JAKARTA - TRANSJURNAL.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat serapan anggaran sebesar 33,75% pada Triwulan I Tahun 2025 dari total pagu efektif sebesar Rp4,44 triliun. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, (21/04/2025).
"Per hari ini, anggaran yang telah terserap mencapai Rp1,49 triliun atau 33,75%. Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi mencapai Rp0,88 triliun atau setara dengan 27,40%," jelas Menteri Nusron saat memaparkan Evaluasi Program Kerja dan Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2025.
Capaian ini mencerminkan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan berbagai program strategis, khususnya terkait legalisasi hak atas tanah. Hingga pertengahan April 2025, tercatat 121,64 juta bidang tanah telah terdaftar—setara dengan 94,4% dari target nasional sebesar 126 juta bidang.
Di sisi lain, pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah juga menjadi perhatian serius. Sebanyak 267.994 bidang tanah wakaf dan 8.226 rumah ibadah telah disertipikasi sebagai bagian dari langkah percepatan legalisasi tanah.
Tak hanya fokus pada pencatatan dan legalisasi, Kementerian ATR/BPN juga menegaskan komitmennya terhadap tata ruang berbasis iklim melalui peluncuran program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) bersama Bank Dunia. Proyek ini memiliki masa kerja lima tahun dan didukung dana pinjaman sebesar 653 juta USD.
"Program ini memperkuat perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim, termasuk percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pengukuran batas wilayah, serta sosialisasi pendaftaran tanah ulayat dan sistematis lengkap (PTSL)," ujar Menteri Nusron.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan apresiasi atas kinerja Kementerian ATR/BPN yang tetap solid di tengah tantangan efisiensi anggaran. Ia menyoroti keberhasilan Kementerian dalam menangani isu-isu strategis seperti legalitas SHGB di atas laut dan status HGU dari ratusan badan hukum di sektor perkebunan sawit.
"Langkah-langkah strategis dan responsif seperti ini penting untuk memastikan keadilan agraria serta tata ruang yang berkelanjutan," tutup Rifqinizamy.
Mendampingi Menteri Nusron dalam rapat tersebut, hadir Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta jajaran pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.
Laporan Redaksi
