TANGERANG - TRANSJURNAL.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong digitalisasi layanan pertanahan. Langkah terbaru dilakukan melalui peluncuran Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan di Kota Tangerang, Rabu (30/4/2025).
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang.
Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Ia menyebut integrasi antara Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) sebagai wujud nyata transformasi pelayanan publik yang transparan, efisien, dan adil.
"Alhamdulillah, Kota Tangerang sudah berhasil integrasikan NIB dengan NOP. Ini bukan hanya teknis data, tapi juga langkah besar untuk melindungi hak masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan," kata Nusron di Kantor Wali Kota Tangerang.
Menurutnya, sistem ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan negara, baik dari PNBP, PBB, maupun BPHTB. Selain itu, integrasi ini mempermudah pengawasan terhadap ketidaksesuaian data, yang selama ini kerap menimbulkan sengketa.
"Kalau ada selisih antara luas tanah di sertipikat dengan data pajaknya, sistem akan langsung mendeteksi. Ini alat kontrol yang kuat sekaligus perlindungan hukum," tegasnya.
Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menyambut baik peluncuran ini. Ia menyebut integrasi NIB-NOP sebagai langkah penting dalam mewujudkan sistem pertanahan yang akurat, real time, dan lintas sektoral.
"Ini akan mempercepat penataan ruang, mengurangi konflik, serta mendorong iklim investasi dan pendapatan daerah. Fondasi yang kuat untuk tata kelola pemerintahan digital yang adil dan modern," ujar Sachrudin.
Peluncuran ini turut dihadiri oleh Ketua Umum PP Fatayat NU, Margaret Aliyatul Muna, serta jajaran pimpinan di lingkungan ATR/BPN, termasuk Dirjen SPPR Virgo Eresta Jaya dan Plt. Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati.
Laporan Redaksi
