BOGOR - TRANSJURNAL.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Bogor menggelar rapat kerja perdana usai terbentuknya pengurus baru. Kegiatan berlangsung di kantor DPC LPRI Kabupaten Bogor, Jl. KSR Dadi Kusmayadi, Komplek Ruko Cibinong Griya Asri, Cibinong, Kabupaten Bogor.
Rapat kerja yang dibuka langsung oleh Ketua DPC LPRI Kabupaten Bogor, A. Hidayat, pada Minggu, 14/09/2025 ini membahas sejumlah agenda program yang akan dijalankan di penghujung 2025.
Ia menegaskan rapat ini menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi seluruh pengurus dalam menjalankan tugas lembaga.
"LPRI hadir bukan sekadar nama, tetapi untuk memberi masukan positif sebagai lembaga kontrol bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kami membuka ruang aspirasi dan memastikan fungsi sosial kontrol berjalan," kata Hidayat kepada awak media.
Dalam kesempatan itu, DPC LPRI juga memperkenalkan program Forum Bogor Institut (FBI) yang berada di bawah Biro SDM. Forum ini akan menjadi ruang kajian dan diskusi terkait kebijakan pemerintah daerah, dengan presidium beranggotakan sembilan orang dari berbagai latar profesi.
Sekretaris DPC LPRI Kabupaten Bogor, Andri, menambahkan pihaknya ingin berperan aktif mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
"Kami ingin menjadi mitra kritis dan konstruktif. Tujuannya jelas, untuk menuju Kabupaten Bogor yang istimewa dan gemilang," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas DPC LPRI Kabupaten Bogor, Fresdiant, berharap pengurus baru bisa segera merealisasikan program kerja agar lembaga semakin hadir di tengah masyarakat.
"LPRI harus menjadi ruang komunikasi ketika ada persoalan di wilayah. Saya percaya ketua mampu menjalankan amanat ini karena pengalaman panjangnya sebagai aktivis sejak era reformasi," ucapnya.
Diketahui, LPRI Kabupaten Bogor pertama kali terbentuk pada 2014. Namun, sempat vakum beberapa tahun terakhir. Kini, dengan susunan pengurus baru, lembaga ini menegaskan siap kembali berkontribusi dan memperkuat peran kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif di Kabupaten Bogor.
Laporan : Indrawan
