JAKARTA - TRANSJURNAL.com - Plt. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kolaka Timur, Hj. Hijrahwati Yosep Sahaka, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jakarta, Senin (23/9/2025).
Rakornas tahun ini mengusung tema "Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat". Agenda tersebut diikuti perwakilan TP-PKK, kader Posyandu, hingga pemangku kepentingan dari berbagai daerah di Indonesia.
Selain menjadi ajang konsolidasi, Rakornas juga membahas diseminasi internalisasi Rencana Induk (Renduk), Rencana Strategis (Renstra), serta tata laksana kelembagaan Posyandu ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Langkah ini diharapkan menjadi landasan bagi penguatan kelembagaan Posyandu yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara lebih menyeluruh.
Hijrahwati menegaskan, partisipasi Kolaka Timur dalam Rakornas ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, Posyandu bukan hanya tentang layanan kesehatan ibu dan anak, melainkan juga menjadi simpul penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
"Melalui Rakornas ini, kami semakin termotivasi untuk mendorong kader Posyandu di Kolaka Timur agar terus aktif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan. Kesehatan adalah pondasi kesejahteraan, sehingga keberadaan Posyandu harus terus diperkuat untuk menjangkau masyarakat secara luas," ujar Hijrahwati.
Ia juga menambahkan, peran kader Posyandu yang mayoritas merupakan relawan perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Dukungan ini tidak hanya berupa fasilitas dan anggaran, tetapi juga pelatihan berkelanjutan agar kader mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan dasar.
Rakornas ini menjadi momentum penting untuk menyinkronkan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, arah pembangunan kesehatan berbasis desa melalui Posyandu dapat lebih terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Kementerian Dalam Negeri sendiri menegaskan bahwa transformasi Posyandu ke depan harus diarahkan pada penguatan fungsi kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, serta integrasi dengan program-program strategis nasional, seperti pencegahan stunting, peningkatan gizi masyarakat, dan pengendalian penyakit menular.
Bagi Kolaka Timur, Rakornas ini sekaligus menjadi ruang belajar dari praktik baik daerah lain. Hijrahwati optimistis hasil pertemuan nasional ini akan menjadi bekal penting dalam menyusun langkah konkret di daerahnya.
"Posyandu bukan sekadar tempat timbang bayi atau imunisasi, tapi juga pusat edukasi kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan komitmen bersama, saya yakin Posyandu di Kolaka Timur dapat menjadi lebih kuat dan mampu menjawab tantangan zaman," imbuhnya.
Ke depan, Hijrahwati berharap adanya kolaborasi lintas sektor semakin ditingkatkan. Posyandu dinilai tak bisa berjalan sendiri tanpa sinergi dengan perangkat desa, tenaga kesehatan, hingga organisasi kemasyarakatan.
Dengan penguatan peran Posyandu, diharapkan kualitas kesehatan masyarakat Kolaka Timur, khususnya di pedesaan, dapat meningkat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing.
Rakornas Posyandu 2025 menutup rangkaian kegiatannya dengan penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi masyarakat untuk terus memperkuat Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis komunitas.
Laporan Redaksi
