Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Dampingi Presiden Prabowo Serahkan Aset Rampasan Negara ke PT Timah Tbk di Bangka

Wednesday, 8 October 2025 | October 08, 2025 WIB Last Updated 2025-10-08T11:40:07Z


Bangka - Transjurnal.com -
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid turut mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam acara penyerahan aset barang rampasan negara yang digelar di PT Tinindo Internusa, Pulau Bangka, pada Senin (6/10/2025).


Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih. Penyerahan dilakukan oleh Jaksa Agung, ST Burhanudin, kepada Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, untuk selanjutnya diserahkan kepada PT Timah Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mengelola aset tersebut.


Adapun aset rampasan negara yang diserahkan meliputi 6 unit smelter (tempat pemurnian biji timah), 104 unit alat berat, serta 195 unit alat pertambangan. Barang-barang tersebut sebelumnya merupakan hasil sitaan dari kasus tindak pidana korupsi dan pelanggaran di sektor pertambangan timah.


Penyerahan aset ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam mengembalikan aset negara yang sebelumnya disalahgunakan, sekaligus memperkuat tata kelola industri pertambangan nasional.


Presiden Prabowo dalam sambutannya menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan akuntabel. "Negara harus hadir memastikan bahwa kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujarnya.


Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa kementeriannya siap mendukung langkah-langkah pemerintah dalam optimalisasi aset negara, termasuk melalui penataan status tanah dan legalitas aset rampasan yang diserahkan.


"ATR/BPN akan memastikan aspek legal pertanahan dari seluruh aset rampasan negara agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pembangunan," kata Nusron.


Penyerahan aset ini menjadi simbol sinergi antara lembaga penegak hukum, kementerian terkait, dan BUMN dalam memperkuat tata kelola aset negara secara berkelanjutan.


Editor Redaksi 

×
Berita Terbaru Update