 |
| Koalisi Mahasiswa dan Pemuda (KMP) Kabupaten Bogor gelar demonstrasi di Dinas Kesehatan. Selasa, 11/11/2025. |
BOGOR - TRANSJURNAL.com - Dunia kesehatan Kabupaten Bogor tengah diguncang isu serius. Koalisi Mahasiswa dan Pemuda (KMP) membeberkan dugaan skandal besar di tubuh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor terkait penemuan obat-obatan kedaluwarsa senilai lebih dari Rp 1 miliar.
Temuan ini, menurut KMP, menjadi potret buram tata kelola anggaran publik di sektor kesehatan. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan obat kedaluwarsa senilai Rp 1,04 miliar di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
Ironisnya, alih-alih melakukan evaluasi dan pembenahan sistem pengadaan, Dinkes justru mengalokasikan Rp 110,07 miliar dalam APBD 2025 untuk belanja obat baru.
"Temuan ini sangat memprihatinkan. Di tengah kondisi utang sektor kesehatan yang sudah menembus Rp 380 miliar, Dinkes malah melakukan pemborosan anggaran," ujar Farizan, perwakilan KMP, dalam konferensi pers bersama perwakilan Dinkes kemarin sore.
KMP menilai persoalan ini tak bisa dianggap sekadar kelalaian teknis. Mereka menyebutnya sebagai indikasi maladministrasi dan pelanggaran asas pengelolaan keuangan negara. "Obat yang seharusnya menyelamatkan nyawa rakyat malah terbuang sia-sia karena perencanaan yang buruk," tegas Farizan.
Menanggapi hal itu, Kasubag Dinkes Kabupaten Bogor, Sofie, justru menyebut bahwa permasalahan tersebut turut dipengaruhi kebijakan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
KMP pun merinci sejumlah indikasi penyebab masalah, antara lain. Tidak adanya evaluasi kebutuhan medis berbasis data riil (need-based planning). Minimnya pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah.
Potensi pelanggaran prinsip efisiensi dan efektivitas APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
KMP menegaskan, Dinkes Kabupaten Bogor telah gagal menjalankan mandat pelayanan publik dan akuntabilitas anggaran. Mereka mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk turun tangan melakukan investigasi menyeluruh dan menindak tegas pihak yang bertanggung jawab.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan skandal ini. Publik kini menunggu langkah cepat pemerintah daerah untuk mengungkap fakta sebenarnya demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan di Bogor.
Laporan : Indrawan
.jpg)
