 |
| Kantor Kecamatan Babakan Madang. (Ft.idr) |
Bogor - Transjurnal.com - Pola hubungan Kantor Kecamatan Babakan Madang dengan wartawan yang meliput kegiatan resmi pemerintah menjadi sorotan. Sejumlah jurnalis mengeluhkan perlakuan yang dinilai belum mencerminkan kemitraan profesional antara pemerintah dan pers.
Para wartawan menyampaikan, dalam berbagai agenda resmi kecamatan, jurnalis diundang untuk melakukan peliputan dan dokumentasi. Publikasi kegiatan di media diharapkan dapat terbit. Namun setelah kegiatan selesai, tidak ada komunikasi lanjutan maupun bentuk penghargaan secara etis terhadap kerja jurnalistik yang dilakukan.
"Wartawan dipanggil saat dibutuhkan untuk publikasi, tapi setelah itu seolah tidak dianggap," ujar seorang wartawan lokal yang kerap meliput kegiatan di wilayah Babakan Madang.
Keluhan tersebut disebut bukan terjadi sekali dua kali. Pola serupa dinilai berulang dalam sejumlah kegiatan kecamatan. Padahal, publikasi media memiliki peran penting dalam menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat serta membentuk citra penyelenggara pemerintahan di ruang publik.
Seorang jurnalis senior menilai, pola hubungan tersebut menunjukkan lemahnya pemahaman etika kehumasan. "Kalau wartawan hanya difungsikan saat pencitraan lalu diabaikan setelahnya, itu menunjukkan relasi yang tidak sehat antara pemerintah dan pers," ujarnya.
Praktik tersebut dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan pers sebagai pilar demokrasi dan mitra strategis pemerintah dalam penyampaian informasi publik yang transparan dan berimbang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pimpinan Kecamatan Babakan Madang terkait keluhan wartawan tersebut. Tidak terlihat pula adanya langkah evaluasi terbuka terhadap pola hubungan dengan media di lingkungan kecamatan.
Kondisi ini mendorong dorongan agar Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan evaluasi terhadap tata kelola kehumasan di tingkat kecamatan. Inspektorat Kabupaten Bogor juga diharapkan dapat menelusuri apakah pola hubungan tersebut telah sesuai dengan prinsip etika dan profesionalisme aparatur.
Para wartawan menegaskan, penghargaan terhadap pers tidak selalu berbentuk materi, melainkan sikap, komunikasi yang baik, serta pemahaman terhadap prinsip demokrasi. Tanpa kemitraan yang sehat dengan media, kepercayaan publik terhadap pemerintah dinilai berpotensi menurun.
Laporan : Indrawan
