Jakarta - Transjurnal.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi layanan pertanahan di Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.
Upaya tersebut ditegaskan dalam Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada MPP yang digelar pada Kamis (2/4/2026), dengan diikuti ratusan peserta dari jajaran pusat hingga daerah.
Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan layanan pertanahan di MPP harus terus dioptimalkan dan diselaraskan dengan standar pelayanan publik nasional.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menyamakan persepsi seluruh satuan kerja agar semakin responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dalu dalam keterangannya.
Ia menambahkan, kehadiran layanan ATR/BPN di MPP menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, terintegrasi, dan inklusif.
Saat ini, dari total 305 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia, layanan ATR/BPN telah hadir di 239 MPP. Capaian tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pertanahan.
Kementerian ATR/BPN menargetkan ke depan seluruh MPP dapat terintegrasi dengan layanan pertanahan, sehingga masyarakat semakin mudah mengakses berbagai kebutuhan administrasi pertanahan dalam satu tempat.
Langkah ini juga menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik menuju layanan berkelas dunia yang profesional, modern, dan terpercaya.
