BOGOR - TRANSJURNAL.com - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Ia memastikan tidak ada toleransi bagi oknum yang terlibat, bahkan siap membawa kasus ke ranah hukum jika ditemukan unsur pidana.
Rudy menyebut penerapan sistem meritokrasi menjadi prinsip utama dalam pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, setiap posisi harus diisi oleh individu yang kompeten, bukan melalui praktik transaksional yang menyimpang.
"Jika ditemukan indikasi tindak pidana, akan segera dilimpahkan ke aparat penegak hukum (APH) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan," ujar Rudy di Cibinong, beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, Pemkab Bogor melalui Inspektorat telah bergerak cepat menindaklanjuti berbagai laporan terkait dugaan jual beli jabatan. Dalam sebulan terakhir, Inspektorat melalui Irban V melakukan penelusuran mendalam terhadap informasi yang masuk dari masyarakat.
Meski tidak semua proses dipublikasikan, Rudy memastikan penanganan dilakukan secara objektif dan transparan. Hal itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga integritas birokrasi.
Sebagai langkah pencegahan, Pemkab Bogor juga terus memperkuat sistem pengisian jabatan melalui mekanisme open bidding atau lelang jabatan secara terbuka. Selain itu, peningkatan kualitas ASN dilakukan melalui proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai aturan.
"Ini bagian dari upaya menghadirkan birokrasi yang bersih dan profesional. Jabatan harus diisi berdasarkan kompetensi, bukan praktik menyimpang," tegasnya.
Langkah tegas ini turut didukung jajaran legislatif. Sinergi antara pemerintah daerah bersama Wakil Bupati Ade Ruhandi dan Ketua DPRD Sastra Winara terus diperkuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Rudy menegaskan, seluruh laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kabupaten Bogor.
Laporan : Indrawan
