BOGOR - TRANSJURNAL.com - Persatuan Wartawan Pemda (PWP) Kabupaten Bogor mendorong pengawasan lebih ketat terhadap pengelolaan parkir di wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) 1 dan 3. Pengelolaan parkir dinilai harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dewan Pembina PWP H Andri bersama Ketua PWP Liem Nyok meminta PT Hayun Respati sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor untuk memastikan seluruh mekanisme pengelolaan berjalan sesuai Peraturan Daerah (Perda) dan ketentuan yang berlaku.
"Kami mendorong agar pengelolaan parkir dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sistem pengelolaan parkir berjalan, termasuk mekanisme pemungutan dan kontribusinya terhadap PAD," kata Liem Nyok, Rabu (19/8/2026).
Menurut Liem, pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Parkir bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu. Pengawasan merupakan bagian dari kontrol sosial untuk memastikan potensi pendapatan daerah dari sektor parkir tidak terabaikan.
PWP juga meminta Dishub dan PT Hayun Respati melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan parkir di wilayah UPT 1 dan 3.
Evaluasi tersebut, kata dia, perlu mencakup pendataan titik parkir, pelayanan kepada masyarakat, mekanisme penerimaan, pengawasan di lapangan hingga pelaporan kontribusi terhadap PAD.
"Kalau sistemnya tertata, pengawasannya kuat dan pelaporannya transparan, tentu dampaknya positif. Bukan hanya bagi pemerintah daerah melalui peningkatan PAD, tetapi juga bagi masyarakat sebagai pengguna layanan," ujarnya.
Liem menegaskan, optimalisasi PAD dari sektor parkir harus menjadi perhatian bersama. Setiap penerimaan yang bersumber dari aktivitas parkir harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara jelas sesuai mekanisme yang berlaku.
PWP juga meminta seluruh pihak membuka ruang pengawasan dan keterbukaan informasi agar tidak muncul persoalan di kemudian hari.
"Pers harus tetap objektif. Kalau ada persoalan, kita sampaikan berdasarkan data dan fakta. Kalau ada keberhasilan, juga harus kita apresiasi. Yang terpenting seluruh proses berjalan kondusif, transparan dan akuntabel," tegas Liem.
Ia menambahkan, PWP akan mengambil posisi objektif dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah, termasuk pengelolaan parkir. Pers, kata dia, memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi secara berimbang sekaligus memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
PWP berharap pengelolaan parkir di wilayah UPT 1 dan 3 semakin profesional dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Potensi PAD dari sektor parkir harus dimaksimalkan. Kuncinya transparansi, pengawasan dan kolaborasi semua pihak," pungkasnya.
Laporan : Indrawan