KOLTIM - TRANSJURNAL.com - Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Timur, Hamdi, SP., MP menjelaskan terkait pergantian pejabat pengadaan barang dan jasa adalah keputusan mutlak. Pasalnya, pejabat tersebut memiliki tugas di sejumlah instansi sehingga dinilai sulit untuk menghandle tugasnya secara efektif.
Hal itu, kata Hamdi, keputusan mengganti pejabat pengadaan barang dan jasa pada instansi yang ia pimpin adalah kewenangannya, apabila menilai bawahannya tidak lagi kooperatif.
"Kenapa saya ganti, pertama karena saya punya kewenangan, yang kedua ada alasan saya, diantaranya adalah, ada dua Dinas besar dia kelola dan saya menilai sudah tidak kooperatif lagi, sebab dia salah satu pegawai eselon empat, jadi saya pikir akan lebih baik saya gunakan pejabat yang siap sekaligus pejabat yang punya kemampuan yang bisa menghandle tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan," kata Hamdi, di ruang kerjanya kepada awak media, Senin, 14/11/2022.
Selanjutnya, Pria yang bergelar master pertanian itu sampaikan, persoalan siapa penggantinya, tentu merujuk pada regulasi atau aturan yang berlaku berdasarkan kompetensi yang dimilikinya dan mampu bekerja sesuai yang diharapkan.
"Soal penggantinya itu, penilaiannya bukan dari keluarganya siapa, akan tetapi disini kita berbicara tentang kompetensi yang sudah memenuhi syarat dan menilai kemampuannya dalam bekerja," terangnya.
Adapun informasi yang beredar dimedia atau personal, ia menanggapi secara obyektif saja, menurutnya pergantian itu bagian dari penyegaran, kebetulan yang diganti memiliki dua jabatan di instansi yang berbeda.
"Jadi, saya berbicara objektif yang artinya anda saya tidak tunjuk lagi, saya ganti orang lain karena saya ingin yang lebih bagus lagi karena anda punya tanggung jawab eselon ditempat lain, secara otomatis waktu anda terbagi karena anda punya jabatan penggunaan anggaran di dinas yang berbeda sebagai pejabat pengadaan sehingga saya ingin yang lebih bagus lagi," tutur Hamdi.
"Jika sudah tidak diberikan amanah mungkin sudah sampai disitu batas kewenangan anda," sambungnya.
Lebih lanjut, ia katakan bahwa sorotan ataupun isu yang menerpanya itu hal yang biasa terjadi, tetapi suatu keniscayaan dan suatu prestasi bagi orang yang mengetahui apa yang dilakukan untuk yang terbaik, kemudian yang keduanya dia mampu melihat apa itu sebuah kelebihan atau kekurangan karena tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada pejabat yang tidak berkaitan dengan kebijakan.
"Persoalan ini itu, kita tutup saja itu bagian dari pada dinamika karena pejabat itu memang penuh dengan sorotan maupun isu kalau tidak mau diterpa isu ya, jangan jadi pejabat karena di mata orang lain berbagai persepsi," imbuhnya.
Selain itu, Hamdi, menambahkan bahwa setiap pejabat memiliki regulasi dan aturan yang menginginkan situasi kondusif dan berjalan dengan normal demi terwujudnya visi misi pembangunan Daerah dan untuk melayani masyarakat.
"Kami ini selaku membantu Bupati, kami siang malam berfikir bagaimana caranya dinas pertanian tanaman pangan, Bupati bisa cepat menanam berkaitan tanam perdana apa saja, kita juga berusaha bagaimana caranya pa Bupati bisa panen apa saja berkaitan dengan skala-skala pertanian, itu yang kita inginkan hari ini," tutupnya.
Laporan : TJ
