JAKARTA - TRANSJURNAL.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, resmi membuka Rapat Evaluasi Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang digelar di Ruang Rapat 401 Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Dalam arahannya, Pudji menegaskan pentingnya pengelolaan dana proyek ILASP yang bersumber dari pinjaman Bank Dunia dilakukan secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
"Saya berharap anggaran dalam proyek ini digunakan sebaik-baiknya dan semua target yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Kita harus memastikan pemberi anggaran merasa puas dan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaannya," ujar Pudji.
Proyek ILASP dijadwalkan berlangsung dari 2025 hingga 2029 dan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, Pudji juga menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab yang jelas dalam penggunaan anggaran, termasuk pengelolaan dana yang masih terblokir.
Ia mengingatkan potensi terjadinya duplikasi kegiatan dan meminta agar setiap perkembangan proyek dilaporkan secara terbuka dan berkala.
"Kalau ada hambatan dalam pelaksanaan, segera sampaikan agar kita bisa mencari solusi bersama. Ini adalah tanggung jawab kita, tidak hanya kepada pemberi pinjaman, tetapi juga kepada negara," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, yang memoderatori rapat, menyampaikan bahwa evaluasi proyek ILASP akan dilakukan secara rutin setiap dua minggu. Tujuannya adalah memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil nyata di sektor pertanahan dan tata ruang.
Rapat yang digelar secara hybrid ini diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta jajaran terkait di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Seluruh satuan kerja juga turut memaparkan progres dan rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan Proyek ILASP.
Editor Redaksi
