BOGOR - TRANSJURNAL.com - Proyek pembangunan fasilitas olahraga Lapangan Tenis Kapten Muslihat di Pakansari, Kabupaten Bogor, menuai sorotan. Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (JPMI) Bogor Raya menduga ada kejanggalan dalam alokasi anggaran yang dinilai tidak rasional dan berpotensi mark up.
Ketua JPMI Bogor Raya, Hanif Abdullah, menyebut anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor terindikasi bermasalah. Pada APBD 2024, Dispora mengalokasikan Rp47,4 miliar untuk pembangunan lapangan tenis tersebut, lalu kembali menerima Rp7,5 miliar pada APBD 2025 untuk proyek yang sama.
"Jika ditotal, proyek ini sudah menyentuh angka Rp54,9 miliar. Jumlah yang sangat janggal untuk hanya sebuah lapangan tenis," kata Hanif, Selasa kemarin (26/8/2025).
Hanif menilai alokasi anggaran itu tidak sejalan dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Menurutnya, Kabupaten Bogor masih menghadapi persoalan serius seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, banjir, dan kemiskinan.
"Proporsionalitas anggarannya jelas bermasalah. Di daerah lain, lapangan tenis standar nasional biasanya hanya menelan biaya Rp8-10 miliar. Kalau standar kompetisi, cukup Rp5-6 miliar. Jadi angka Rp47 miliar itu sangat tidak rasional," tegasnya.
JPMI pun mendesak Inspektorat Kabupaten Bogor dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk melakukan audit investigatif serta mengusut dugaan penyimpangan anggaran ini. Mereka juga meminta Bupati Bogor segera mencopot Kepala Dispora jika terbukti melakukan pembiaran atau terlibat dalam dugaan mark up.
"Kami pemuda dan mahasiswa Bogor Raya akan terus mengawal isu ini secara kritis dan konsisten. APBD jangan dijadikan lahan bancakan proyek segelintir oknum, sementara rakyat Bogor masih bergulat dengan kebutuhan hidup," pungkas Hanif.
Laporan : Indrawan
.jpg)
