JAKARTA - TRANSJURNAL.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menggelar rapat bersama Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis dalam mencegah praktik korupsi, khususnya terkait program Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan alih fungsi lahan.
Dalam rapat itu, Nusron menegaskan pentingnya sinergi dengan KPK agar pelaksanaan program-program strategis Kementerian ATR/BPN berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyalahgunaan.
"Kami ingin memastikan bahwa kebijakan terkait lahan sawah yang dilindungi maupun pengendalian alih fungsi lahan tidak hanya terlaksana dengan baik, tetapi juga terhindar dari praktik korupsi. Dukungan dan pengawasan KPK sangat krusial dalam hal ini," ujar Nusron.
Program Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, di lapangan kerap ditemukan adanya tekanan dan kepentingan tertentu yang berpotensi menimbulkan celah penyalahgunaan kewenangan.
Dengan menggandeng KPK, Nusron berharap kebijakan ini tidak hanya mengamankan aset lahan produktif, tetapi juga memberi kepastian hukum kepada masyarakat serta mengurangi potensi konflik.
Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus membangun tata kelola yang profesional, modern, dan terpercaya. "Kami membuka ruang pengawasan seluas-luasnya, baik dari KPK maupun masyarakat, agar misi menjaga lahan strategis bangsa ini benar-benar terwujud," tambah Nusron.
Rapat bersama Stranas PK KPK ini juga menjadi langkah awal koordinasi berkelanjutan antara Kementerian ATR/BPN dan lembaga antikorupsi untuk memperkuat integritas sektor agraria dan pertanahan.
Editor Redaksi
