BOMBANA - TRANSJURNAL.com - Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, kembali mencuat. Setelah sebelumnya ramai diberitakan soal lambatnya penyaluran makanan bergizi ke sejumlah sekolah, kini giliran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut yang dikabarkan geram terhadap wartawan yang mempublikasikan berita itu.
Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, Kepala SPPG Kabaena Timur menunjukkan sikap tidak terima setelah muncul pemberitaan mengenai keterlambatan distribusi makanan bagi siswa di beberapa desa. Ia menilai berita tersebut terlalu menyoroti kinerja pengawasan tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
Namun, wartawan yang menulis laporan itu menegaskan, pemberitaan disusun berdasarkan fakta di lapangan dan keluhan masyarakat serta pihak sekolah.
"Berita itu bukan asumsi, tapi hasil pantauan langsung. Banyak sekolah memang belum menerima MBG hingga pertengahan bulan ini," ujar wartawan tersebut yang enggan disebutkan namanya.
Program MBG sendiri merupakan program prioritas nasional pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan asupan gizi dan konsentrasi belajar siswa melalui pemberian makanan bergizi setiap hari sekolah. Namun, di lapangan, pelaksanaannya di wilayah Kabaena Timur disebut masih tidak merata dan tersendat.
Sejumlah guru mengaku kecewa karena anak-anak didik mereka belum menerima makanan sesuai jadwal.
"Kami hanya ingin program ini benar-benar jalan, bukan jadi polemik. Anak-anak butuh asupan gizi setiap hari," ungkap salah satu guru di Kabaena Timur.
Warga juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Bombana segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG dan pelaksana MBG di lapangan. Pasalnya, keterlambatan distribusi tidak hanya menghambat tujuan program, tapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap implementasi kebijakan nasional tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPPG Kabaena Timur belum memberikan klarifikasi resmi terkait sikap keberatannya atas pemberitaan sebelumnya. Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana juga belum mengeluarkan pernyataan mengenai langkah evaluasi yang akan diambil.
Situasi ini memperlihatkan bahwa transparansi dan komunikasi publik dalam pelaksanaan Program MBG masih lemah. Alih-alih fokus pada perbaikan distribusi, respons emosional terhadap media justru menunjukkan bahwa ruang kritik belum sepenuhnya diterima sebagai bagian dari kontrol sosial.
Catatan Redaksi:
Pers memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya program pemerintah agar tepat sasaran. Kritik dan fakta di lapangan semestinya dijawab dengan perbaikan, bukan kemarahan. Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar citra lembaga, tapi masa depan anak-anak yang bergantung pada gizi dari program MBG.
Laporan Redaksi
