 |
| Foto net: Kantor Koperasi Merah Putih. |
Kolaka - Transjurnal.com - Sejumlah warga di Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, mulai mempertanyakan kejelasan pengelolaan Koperasi Merah Putih (KDMP/KKMP) yang baru diresmikan secara nasional oleh Presiden pada 21 Juli 2025.
Warga menilai, operasional koperasi tersebut masih belum transparan dan berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat.
Salah satu warga Kolakasi yang enggan disebut namanya mengaku kecewa dengan sikap pengurus koperasi yang dinilai tertutup terhadap aspirasi dan pertanyaan masyarakat.
"Kami sangat geram. Setiap kali menanyakan aturan koperasi, responsnya tidak jelas. Kami menduga aturan yang mereka pakai berbeda dengan pedoman dari pusat, bahkan terkesan tidak transparan dan tidak akuntabel," ujarnya, Senin (7/10/2025).
Keluhan warga tersebut mengerucut pada dua persoalan utama yang dianggap krusial. Pertama, keabsahan Surat Keputusan (SK) Pengurus Koperasi Merah Putih Kolakasi yang hingga kini belum dipublikasikan secara terbuka. Kedua, akses terhadap dokumen penting seperti berita acara (BA) rapat pembentukan atau rapat anggota yang menjadi dasar legalitas operasional koperasi.
Padahal, program Koperasi Merah Putih sendiri merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan. Namun, dugaan ketidaktransparanan dan perbedaan aturan di lapangan justru dikhawatirkan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
"Kalau SK pengurus dan berita acara saja tidak jelas, bagaimana masyarakat bisa percaya menitipkan modal atau ikut berpartisipasi?" lanjut warga lainnya yang juga meminta agar pemerintah daerah turun tangan mengawasi koperasi tersebut.
Warga pun berharap pihak pengurus koperasi dan dinas terkait di Kabupaten Kolaka segera memberikan klarifikasi terbuka mengenai legalitas kepengurusan dan tata kelola Koperasi Merah Putih Kolakasi. Transparansi dianggap menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan dan mewujudkan pengelolaan koperasi yang sehat serta sesuai dengan prinsip undang-undang.
"Kami hanya ingin koperasi ini benar-benar dikelola sesuai semangat gotong royong dan keterbukaan, bukan jadi ajang kepentingan segelintir orang," tutup warga tersebut.
Program Koperasi Merah Putih sejatinya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal, namun kini sorotan terhadap transparansi di tingkat akar rumput menjadi ujian bagi keberlanjutan dan kredibilitas program nasional tersebut di Kolaka.
Laporan : Andi Amir
