 |
| Sejumlah jurnalis kecewa karena tak diberi ruang liputan Paripurna DPRD, menilai Pemkab Bogor diskriminatif dan pilih kasih terhadap media. (Ft. Idr) |
Kekecewaan itu mencuat saat pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (21/10/2025). Para jurnalis yang sehari-hari bertugas di lingkungan Pemkab mengaku tidak mendapat akses dan informasi resmi terkait kegiatan tersebut.
Salah seorang wartawan berinisial NK menuturkan, dirinya bersama sejumlah awak media lain sudah hadir sejak pagi, namun tak ada koordinasi maupun publikasi dari pihak pemerintah.
"Kami heran dan kecewa. Tidak ada keterbukaan, tidak ada publikasi. Seolah-olah kami bukan bagian dari mitra pemerintah," ujar NK, Selasa (21/10).
Padahal, kata NK, Bupati Bogor Rudy Susmanto beberapa waktu lalu sempat menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan wartawan. Dalam pertemuan dengan sejumlah lembaga dan jurnalis NGO di Auditorium Sekda pada 2 Oktober lalu, Rudy menilai peran pers sangat penting dalam menyampaikan informasi publik.
"Tapi kenyataannya jauh berbeda. Saat bicara di forum, Bupati bilang wartawan harus diperhatikan. Sekarang malah diabaikan," sindir NK.
Para wartawan menilai Pemkab Bogor terkesan tebang pilih dalam mengundang media peliput kegiatan resmi. Hanya beberapa media tertentu yang diakomodasi, sementara lainnya diabaikan.
"Yang diakomodir hanya orang-orang tertentu. Dengan kata lain, hanya wartawan yang dekat atau ‘penjilat’ saja," ucap NK menambahkan.
Kondisi ini dinilai mencoreng semangat keterbukaan informasi publik dan kemitraan yang selama ini digaungkan pemerintah daerah. Wartawan berharap, Pemkab Bogor dapat lebih terbuka dan menghormati peran media dalam menyampaikan informasi ke masyarakat.
"Kalau seperti ini terus, lebih baik kami tidak perlu liput lagi kegiatan Pemkab. Pemerintah harus belajar menghargai kerja jurnalis," pungkas NK.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan para wartawan tersebut.
Laporan : Indrawan
