Bogor - Transjurnal.com - Menjelang satu tahun masa kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Jaro Ade, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bogor menyampaikan kritik terbuka terkait arah dan pola pemerintahan yang dinilai belum berjalan inklusif dan berkeadilan.
PSI Kabupaten Bogor menegaskan kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat, sekaligus refleksi sebagai partai koalisi. Sejak masa kampanye, pasangan kepala daerah disebut menjanjikan pemerintahan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari partai politik, masyarakat sipil, dunia usaha, hingga akademisi.
Namun, PSI mengaku belum merasakan pelibatan yang substantif dalam proses pemerintahan. Padahal, sebagai partai koalisi dan bagian dari badan pemenangan, PSI Kabupaten Bogor telah dua kali melakukan pertemuan resmi dengan Bupati Bogor.
“Ruang partisipasi nyata dalam pengambilan kebijakan belum terbuka sebagaimana yang dijanjikan kepada publik,” ujar Ketua PSI Kabupaten Bogor Muallim Daud dalam keterangan tertulisnya.
PSI menegaskan, kritik tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai otokritik bersama. Menurut mereka, di mata masyarakat, keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan akan selalu dilekatkan pada seluruh partai koalisi.
Dalam satu tahun terakhir, PSI menyoroti sejumlah persoalan serius yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bogor, mulai dari temuan dugaan korupsi di Dinas Kesehatan, kasus gagal bayar kontraktor yang berdampak pada pelaku usaha lokal, persoalan tambang emas milik Antam di Nanggung, hingga aksi demonstrasi warga di Kecamatan Cigudeg terkait aktivitas pertambangan dan dampak lingkungan.
“Berbagai persoalan ini tidak berdiri sendiri. Ada rasa keadilan masyarakat yang terusik, ekonomi rakyat yang terganggu, serta kepercayaan publik yang sedang diuji,” kata Muallim.
PSI Kabupaten Bogor menegaskan tidak ingin bersembunyi di balik status sebagai pendukung pemerintah. Partai tersebut juga menolak anggapan bahwa seluruh partai koalisi harus bertanggung jawab atas kebijakan yang tidak pernah dibahas atau dikonsultasikan secara bersama.
“Kesetiaan kami bukan kepada kekuasaan, tetapi kepada warga Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Ke depan, PSI mendorong perubahan pendekatan pemerintahan agar lebih terbuka terhadap kritik, lebih kolaboratif dalam pengambilan keputusan, serta lebih cepat merespons persoalan publik. Menurut PSI, pelibatan partai koalisi bukan soal pembagian jabatan, melainkan upaya memperluas perspektif dan menjaga akuntabilitas pemerintahan.
PSI juga menyatakan tetap percaya bahwa Bupati dan Wakil Bupati Bogor memiliki niat baik membangun daerah. Namun, kepemimpinan yang kuat, menurut mereka, adalah kepemimpinan yang berani menerima kritik, melakukan koreksi, dan membuka ruang dialog.
“Otokritik ini kami sampaikan sebagai bentuk cinta kepada Kabupaten Bogor. Daerah sebesar ini terlalu penting jika dikelola dengan jarak, dan terlalu berat jika dipikul sendirian,” pungkas Muallim.
Laporan : Indrawan
