Jembatan Otista Kota Bogor Disorot Keras: Dugaan Material Tak Sesuai Spesifikasi, Publik Desak Audit Terbuka

Salah satu bagian GRC yang jebol. (Ft IDR)

KOTA BOGOR - TRANSJURNAL.com - Jembatan Otista di Kota Bogor kini berada di bawah tekanan publik setelah muncul dugaan serius terkait penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Proyek yang semestinya menjadi simbol peningkatan konektivitas dan keselamatan justru dipertanyakan kualitas dan keamanannya.

Sorotan utama mengarah pada indikasi penggunaan Glassfiber Reinforced Cement (GRC) pada bagian tertentu struktur jembatan. Sejumlah pihak menilai material tersebut tidak lazim digunakan untuk elemen vital yang menanggung beban besar, sehingga memunculkan kekhawatiran tentang ketahanan jangka panjang dan risiko keselamatan pengguna.

Pengamat konstruksi menilai, jika dugaan ini terbukti, maka persoalan ini melampaui sekadar kesalahan teknis. "Ini menyangkut standar keselamatan publik. Jembatan bukan proyek coba-coba. Harus dibangun dengan material yang teruji dan sesuai spesifikasi," ujar seorang ahli yang enggan disebutkan identitasnya.

Di tengah sorotan ini, muncul pula kecurigaan bahwa pemilihan material berkaitan dengan upaya efisiensi biaya. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi adanya pelanggaran maupun penjelasan teknis dari pihak terkait.

Minimnya transparansi semakin memperkeruh situasi. Informasi mengenai spesifikasi teknis, pengawasan proyek, hingga proses pengadaan dinilai tidak terbuka, memicu tuntutan dari masyarakat agar dilakukan audit independen dan investigasi menyeluruh.

Seorang aktivis lokal menegaskan bahwa jika benar terjadi penyimpangan, maka hal tersebut merupakan bentuk kelalaian serius yang tidak bisa ditoleransi. Ia mendesak pemerintah untuk segera turun tangan dan memberikan kejelasan kepada publik.

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari kontraktor maupun pemerintah daerah Kota Bogor. Sikap ini justru memperkuat tekanan publik agar pihak berwenang segera membuka data teknis secara transparan dan memastikan keamanan konstruksi.

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menjaga standar pembangunan dan akuntabilitas. Publik kini menunggu, akankah dilakukan audit terbuka untuk menjawab keraguan, atau polemik ini dibiarkan berlarut tanpa kejelasan.

Laporan : Indrawan