KOLTIM - TRANSJURNAL.com - Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pengamanan aset pemerintah melalui peningkatan kualitas data pertanahan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengikuti Sosialisasi Penyusunan Data Tanah Instansi Pemerintah Tahun 2026 yang digelar Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam kegiatan itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur didampingi Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mengikuti pembahasan sejumlah strategi untuk mempercepat sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD).
Materi yang dibahas meliputi kebijakan percepatan sertifikasi aset pemerintah, optimalisasi layanan pertanahan elektronik, validasi data spasial dan tekstual, hingga penguatan sinergi antarinstansi guna mewujudkan pengelolaan aset yang tertib administrasi dan memiliki kepastian hukum.
Pada sesi diskusi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur mengangkat persoalan yang kerap ditemui di lapangan, yakni adanya perbedaan luas tanah antara hasil pengukuran kadastral dengan data administrasi aset milik pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, narasumber dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, KPKNL Kendari, dan BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara menjelaskan bahwa setiap perbedaan luas harus diselesaikan melalui proses inventarisasi, penyusunan berita acara, serta penyesuaian administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan status aset pemerintah tetap clean and clear serta memiliki kepastian hukum.
Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur berharap hasil sosialisasi ini semakin memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Dengan sinergi yang baik, percepatan sertifikasi aset pemerintah di Kabupaten Kolaka Timur diharapkan dapat berjalan lebih optimal, akuntabel, dan memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh aset negara maupun daerah.
Editor Redaksi