BOGOR - TRSNSJURNAL.com - Mekanisme pemberian honorarium kepada wartawan dalam kegiatan Hari Pramuka ke-65 Kabupaten Bogor di Lapangan Tegar Beriman, Rabu (26/8/2026), menuai sorotan.
Sejumlah wartawan dan pegiat media mendesak panitia kegiatan memberikan klarifikasi resmi terkait mekanisme, dasar kebijakan, hingga proses penyaluran honorarium yang diberikan dalam kegiatan tersebut.
Sorotan itu mencuat karena persoalan honorarium dinilai berpotensi menimbulkan kesan kurangnya penghargaan terhadap profesi wartawan yang hadir untuk menjalankan tugas jurnalistik.
Mereka meminta panitia menjelaskan persoalan tersebut secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi yang dapat memperkeruh hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers.
"Kami berharap ada penjelasan resmi dan transparan dari panitia. Jangan sampai muncul persepsi bahwa wartawan hanya dijadikan pelengkap dalam kegiatan pemerintahan," demikian sorotan yang berkembang di kalangan wartawan Bogor.
Menurut mereka, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai nominal honorarium. Lebih jauh, hal itu menyangkut bagaimana profesi wartawan ditempatkan dan dihargai dalam setiap agenda pemerintahan.
Penghormatan terhadap insan pers, kata mereka, tidak cukup hanya ditunjukkan melalui slogan maupun pidato dalam kegiatan seremonial. Sikap tersebut semestinya diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan yang profesional serta menghormati peran pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Karena itu, panitia diharapkan segera memberikan penjelasan mengenai dasar pemberian honor, mekanisme pendataan wartawan, serta proses penyalurannya.
Klarifikasi dinilai penting untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman sekaligus menjaga hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan media.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak panitia Hari Pramuka ke-65 Kabupaten Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan mengenai honorarium wartawan tersebut.
Wartawan dan pegiat media berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara transparan, profesional, dan tidak berujung pada kesan bahwa keberadaan pers dalam kegiatan pemerintah hanya sebatas formalitas.
Laporan : Indrawan
