BOGOR - TRANSJURNAL.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kabar adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Namun, lembaga antirasuah itu membenarkan adanya kegiatan KPK di wilayah Kabupaten Bogor.
Klarifikasi tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetiyo saat menanggapi informasi yang beredar mengenai dugaan OTT di Kabupaten Bogor pada Kamis (20/8/2026).
"Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat terkait kabar peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor, kami klarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar," kata Budi.
Pernyataan tersebut sekaligus membantah kabar yang sebelumnya menyebut adanya OTT terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk informasi yang mengaitkannya dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Meski membantah adanya OTT, KPK justru mengonfirmasi bahwa lembaganya memang sedang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Bogor.
"Adapun kegiatan lain oleh KPK di wilayah tersebut, benar ada. Namun untuk saat ini secara detail kami belum dapat sampaikan. Pada waktunya kami tentu akan sampaikan kepada publik secara transparan," ujarnya.
Keterangan tersebut kemudian menjadi perhatian publik. Sebab, KPK tidak menjelaskan secara rinci bentuk kegiatan yang sedang dilakukan di Kabupaten Bogor.
Publik pun mempertanyakan apakah kegiatan tersebut berkaitan dengan penyelidikan, pemeriksaan sejumlah pihak, pengumpulan bahan keterangan, atau bagian dari proses penegakan hukum lainnya.
Klarifikasi KPK ini juga memunculkan pertanyaan mengenai lokasi dan pihak yang tengah menjadi perhatian lembaga antirasuah tersebut.
Sejumlah warga Kabupaten Bogor mengaku menghargai penjelasan KPK terkait bantahan OTT. Namun, mereka berharap KPK segera memberikan informasi lebih lengkap apabila kegiatan tersebut telah memasuki tahap yang memungkinkan untuk diumumkan kepada publik.
"Kami menghargai klarifikasi Jubir KPK. Namun kalau memang ada kegiatan KPK yang sedang berlangsung, masyarakat tentu berharap nantinya dijelaskan secara terbuka. Transparansi penting agar tidak menimbulkan spekulasi," ujar seorang warga Bogor.
Hingga saat ini, KPK belum membeberkan detail mengenai kegiatan yang sedang dilakukan di Kabupaten Bogor.
Publik kini masih menunggu penjelasan resmi KPK mengenai kegiatan tersebut, termasuk apakah ada keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi atau perkara tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
KPK menyatakan informasi lebih lengkap akan disampaikan kepada publik pada waktunya.
Laporan : Indrawan
