KOLTIM - TRANSJURNAL.com - Petani di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara, kini dihadapkan pada ancaman gagal panen. Tanaman padi yang baru berusia sekitar 1-2 bulan mulai kekurangan air di tengah kondisi lahan persawahan yang mengering.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kolaka Timur, Suprianto. Melalui unggahan di kanal Facebook miliknya, Suprianto mengungkap keresahan petani yang telah mengeluarkan modal jutaan rupiah, namun kini harus menghadapi ancaman kekeringan.
"Padi yang baru ditanam 1-2 bulan sudah tidak dapat air di Kabupaten Kolaka Timur," tulis Suprianto dalam unggahannya.
Menurut Suprianto, biaya yang dikeluarkan petani untuk mengolah sawah hingga menanam padi diperkirakan kurang lebih Rp5 juta-Rp6 juta per hektare.
Bagi petani, kata dia, biaya tersebut bukan angka kecil. Modal itu merupakan hasil perjuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus mempertahankan usaha pertanian mereka.
Suprianto mempertanyakan langkah perlindungan terhadap petani apabila kekeringan berlangsung panjang dan akhirnya menyebabkan gagal panen.
"Biaya mengolah sawah yang telah dikeluarkan petani kurang lebih Rp5-6 jutaan per hektare. Nilai sebesar tersebut bagi para petani kita di Kabupaten Kolaka Timur sangat berharga untuk keluarganya," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan apakah tersedia skema asuransi pemerintah yang dapat membantu mengganti kerugian petani apabila tanaman mereka gagal panen akibat bencana kekeringan.
"Lalu siapakah atau adakah asuransi pemerintah untuk mengganti kerugian mereka jika gagal panen seperti ini?" lanjutnya.
Suprianto menilai kondisi tersebut membutuhkan langkah cepat. Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu sampai tanaman padi benar-benar mati dan petani mengalami kerugian besar.
Solusi jangka pendek, kata dia, harus segera disiapkan untuk menyelamatkan tanaman yang masih bisa dipertahankan.
Beberapa langkah yang diusulkan yakni pembangunan sumur bor skala kecil dengan ukuran 2,5 inci atau 3 inci, penyediaan mesin pompa air, hingga pendistribusian air menggunakan mobil tangki.
Bantuan tersebut, menurut Suprianto, bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur maupun melalui koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Kementerian PUPR.
"Yang mereka butuhkan saat ini solusi jangka pendek. Pemerintah harus hadir memberi solusi cepat," tegasnya.
Suprianto juga mengajak seluruh petani Kolaka Timur yang sawahnya terdampak kekeringan untuk memanfaatkan layanan Satgas Kekeringan BWS Sulawesi IV Kendari.
Ajakan itu sekaligus menjadi upaya untuk menguji seberapa cepat laporan masyarakat terkait kebutuhan air di wilayah persawahan mendapatkan respons.
Dalam materi publikasi BWS Sulawesi IV Kendari yang dibagikan Suprianto, masyarakat diminta memantau kondisi sumber air dan wilayah terdampak, serta melaporkan gangguan, kerusakan maupun kebutuhan air.
"Berikut kepada seluruh petani Kabupaten Kolaka Timur yang sawahnya mengalami kekeringan saya berikan link untuk Satgas Kekeringan BWS Sulawesi IV Kendari. Mari kita uji apakah link ini mendapat respons cepat dari Satgas," kata Suprianto.
Kondisi sawah yang mulai mengering menjadi alarm bagi pemerintah. Sebab, tanaman padi yang masih berusia muda membutuhkan pasokan air agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
Jika kekeringan terus berlangsung tanpa penanganan, petani bukan hanya berpotensi kehilangan hasil panen, tetapi juga modal yang telah dikeluarkan sejak pengolahan lahan.
Suprianto berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret. Menurutnya, persoalan air untuk lahan pertanian tidak bisa hanya menunggu datangnya hujan.
Petani sudah mengeluarkan modal jutaan rupiah. Kini mereka membutuhkan kehadiran pemerintah melalui solusi nyata agar ancaman gagal panen tidak benar-benar menjadi kenyataan.
Laporan Redaksi
