 |
| Plt Bupati Koltim Abdul Azis SH |
KOLTIM - TRANSJURNAL.com - Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong pengelolaan dana Desa secara transparansi dan akuntabilitas melalui sosialisasi optimalisasi peran, tugas dan fungsi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) di Aula Pemda Koltim, Rabu, 16/11/2022.
Pada kesempatan itu, Plt Bupati Koltim Abdul Azis SH mewakili masyarakat dan pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur, mengucapkan selamat datang di bumi Wonua Sorume Kabupaten Kolaka Timur, serta berterima kasih kepada BPK RI pada hari ini Koltim ditunjuk dan diberikan kesempatan sebagai tuan rumah dan peserta sosialisasi.
"Sungguh sangat besar harapan kami dengan adanya sosialisasi ini dapat menjalin dialog yang positif antar BPK-RI, DPR-RI dan pemerintah Daerah Kabupaten Koltim untuk sama-sama mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa sesuai peraturan yang berlaku," kata Abd Azis.
Selanjutnya, Plt. Bupati Koltim itu sampaikan bahwa kabupaten kolaka timur terdiri dari 12 kecamatan, 16 kelurahan dan 117 Desa yang tersebar di 12 kecamatan serta wilayah dan jangkauan yang sangat luas, sehingga banyak persolan dan kendala yang dihadapi, salah satunya adalah masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah Desa dalam mengelola keuangan dana Desa serta di tambah lagi aspek regulasi.
"Dengan banyaknya regulasi dan peraturan yang mengatur tentang Desa yang hampir setiap tahun mengalami perubahan sehingga Desa sering menemui kesulitan dalam perencanaan dan pelaporan pengelolaan keuangan dana Desa, hal inilah yang membuat pengelolaan dana Desa rentan terjadi tindak pidana korupsi di Desa," pintanya.
Oleh karena itu, kata Abd Azis, pemerintah daerah kabupaten kolaka timur terus melakukan upaya-upaya yang kontinyu untuk mengatasi permasalahan di Desa.
"Pemerintah Daerah selalu memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana Desa dengan mengadakan kegiatan- kegiatan pelatihan maupun studi banding kepada para kepala Desa dan aparatur pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di Desa," terangnya.
Kata dia, ini terbukti dengan upaya dan kerja keras pemerintah daerah mulai membuahkan hasil, yang mana membawa Kabupaten Kolaka Timur menjadi salah satu terbaik Kabupaten di Sulawesi Tenggara dalam penyaluran dana Desa dan pelaporan pengelolaan keuangan dana Desa.
"Ini merupakan salah satu upaya nyata pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang mulai menampakan hasil dalam memberikan pendampingan, pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana Desa di Koltim," tandasnya.
Lebih lanjut, Azis katakan, pada prinsipnya pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa itu sebenarnya adalah segala sesuatu dapat dipertangungjawabkan baik secara teknis, administrasi maupun hukum dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
"Karena, jika keuangan Desa tidak dikelola secara tepat dan tertib administrasi, maka dapat menyebabkan kegagalan program pemerintah dan bisa saja nanti akan berhubungan dengan permasalahan hukum sehingga tujuan kita mensejahterakan masyarakat tidak akan tercapai," tegasnya.
"Harapan saya selaku pimpinan pemerintahan daerah agar tidak ada lagi Desa di kabupaten Kolaka Timur yang bermasalah dengan hukum akibat kelalaian, kekurang cermatan, ketelitian dalam mengelola keuangan desa dan melakukan tindakan yang mengarah pada korupsi oleh para kepala desa," sambungnya.
Kemudian, masih kata Bupati, untuk mencegah dan menghindari hal itu pemerintah Daerah kabupaten Kolaka Timur selalu melakukan tindakan monitoring dan pengawasan internal pengelolaan dana Desa melalui APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) kepada desa-desa sebagai upaya tindakan pencegahan dini terhadap korupsi dan peyalahgunaan anggaran di Desa.
"Oleh karena itu, maka pentingnya sosialisasi ini nanti diharapkan kepada kepala Desa sebagai kuasa pengelola keuangan Desa harus bisa menerapkan pengelolaan keuangan yang trasnparan, akuntabel, partisipatif serta disiplin anggaran," tegasnya.
Tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran yang baik menjadi suatu hal yang penting dalam langkah awal sebuah kesuksesan baik itu di tingkat level desa, kecamatan dan kabupaten yang semuanya dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan, guna mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan pembagunan masyarakat sejahtera yang adil dan merata.
"Sehingga dalam upaya untuk mendorong terwujudnya cita-cita tersebut pemerintah kabupaten kolaka timur memiliki program gemas (gerakan membangun dan melayani masyarakat) secara merata, adil dan transparan bagi seluruh masyarakat di kabupaten Kolaka Timur," pungkas Abdul Azis.
Diakhir sambutannya, Abdul Azis pertegas dengan tak henti-hentinya selalu mengajak kepada jajaran pemerintahan dan semua lapisan masyarakat tanpa melihat perbedaan, untuk bergerak bersama membangun kolaka timur.
"Kepada para kepala Desa dan sekretaris Desa saya tegaskan agar mengikuti sosialisasi ini dengan serius, kegiatan ini sangat bermanfaat karena pada hari ini telah hadir narasumber secara langsung dari BPK-RI dan anggota DPR-RI sehingga apa yang selama belum dipahami terkait dengan tata kelola keuangan dana Desa bisa di dengarkan dan ditanyakan langsung kepada narasumber," tutupnya.
Nampak hadir dalam kegiatan itu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili, Anggota DPR-RI Komisi XI Bapak Bahtra, S.pwk Kepala BPK-RI perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara bapak Dadek Nandemar SE., MIT.,Ak.,cfe.,ca, csfa Ketua DPRD Kolaka Timur, Forkopimda kabupaten Kolaka Timur.
Komandan kodim 1412 kolaka, Kapolres Kolaka, Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, Plt. Kapolres Kolaka Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur, Lembaga/instansi vertikal se kab. kolaka timur (yg sempat hadir) Ketua TP-PKK Kabupaten Koltim, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Bagian dan Camat, se-kabupaten Koltim, Kepala Desa dan Sekretaris Desa se kabupaten Kolaka Timur.
Laporan : Epin
