JAKARTA - TRANSJURNAL.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar evaluasi kinerja triwulan I tahun 2025. Dalam forum tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menegaskan pentingnya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai indikator utama keberhasilan kinerja dan bagian dari percepatan Reformasi Birokrasi.
"Untuk bisa mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) lebih dari 80%, kita harus punya nilai SAKIP yang bagus. Saat ini, kita ada di level BB dengan skor 70,54. Itu sudah naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka 69,17," ujar Suyus dalam paparannya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Senin (21/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa selama tiga tahun terakhir, tren nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN menunjukkan peningkatan dengan rata-rata skor 69,56. Meski demikian, Suyus mengingatkan bahwa target belum sepenuhnya tercapai dan diperlukan upaya ekstra untuk menjaga konsistensi serta meningkatkan capaian ke depannya.
"Nilai SAKIP bukan hanya soal angka, tapi soal akuntabilitas kita sebagai institusi publik. Ini cermin dari seberapa serius kita menjalankan reformasi birokrasi," tambahnya.
Beberapa indikator strategis diklaim sudah mencapai atau bahkan melebihi target. Di antaranya, pendapatan per kapita penerima akses Reforma Agraria yang menyentuh angka 114%, serta indikator kepastian dan perlindungan hak atas tanah yang mencapai 100%. Namun, capaian pada indikator ketimpangan penguasaan tanah masih menjadi tantangan, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Jawa dan Bali.
"Evaluasi ini harus mempertimbangkan kondisi wilayah dan data secara menyeluruh. Tidak bisa kita nilai dari satu sisi saja," tegas Suyus.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, turut menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh satuan kerja yang berjumlah 566 unit. Ia menyebut evaluasi ini sebagai fondasi dalam membangun institusi yang akuntabel dan terpercaya.
"Kita adalah kementerian besar. Setiap unit harus sadar pentingnya akuntabilitas kinerja. Evaluasi seperti ini adalah cermin untuk melihat sejauh mana kita melangkah, sekaligus menjadi dasar merancang langkah strategis berikutnya," kata Dalu.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyebut evaluasi kinerja program dan anggaran triwulan I tahun 2025 berlangsung selama lima hari, mulai 21 hingga 25 April 2025. Evaluasi ini melibatkan seluruh satuan kerja di pusat dan daerah, baik secara luring maupun daring.
Acara pembukaan dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi secara daring.
Laporan Redaksi
