KOLTIM - TRANSJURNAL.com - Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur terus menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program unggulan yang tengah dipacu adalah pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di atas lahan seluas 7 hektar.
Proyek ini menjadi perhatian khusus karena didanai langsung oleh Kementerian Sosial RI dengan nilai anggaran mencapai Rp 220 miliar.
Untuk memastikan kesiapan lahan secara menyeluruh, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kolaka Timur bersama Pemkab Koltim dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menggelar rapat koordinasi intensif pada Kamis (8/5/2025).
Rapat ini membahas kesiapan lahan dari sisi legalitas, teknis pengukuran, hingga dokumen administratif, yang menjadi prasyarat utama sebelum pembangunan dimulai.
"Pemetaan dan penerbitan sertipikat menjadi prioritas, dan tentu butuh sinergi kuat dengan pemerintah daerah agar prosesnya tidak terhambat," ujar perwakilan dari BPN Kolaka Timur dalam pertemuan tersebut.
Dalam rapat itu, BPN Koltim memaparkan status lahan terkini dan menyampaikan tahapan penting seperti proses pengukuran ulang, pemetaan, hingga penerbitan sertipikat tanah. BPN juga menegaskan pentingnya kelengkapan dokumen dari pihak pemerintah daerah agar seluruh tahapan legalitas lahan bisa diproses secara cepat dan tepat.
Lahan yang dipersiapkan untuk Sekolah Rakyat dinilai sangat strategis. Lokasinya berada di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan formal. Program ini pun disambut antusias sebagai langkah konkret pemerataan pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan dan tertinggal.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat strategis Kolaka Timur, antara lain Asisten II Setda, Staf Ahli Bupati, Inspektur, Kepala BPN, Kadis Nakertrans, Kadis Kominfo, Plt. Kabag Pemerintahan, Kabid PSU dan Pertanahan DKPP, hingga perwakilan Bagian Hukum Pemkab.
Mereka memberikan masukan strategis dan menyepakati langkah-langkah percepatan, baik dari sisi teknis maupun regulasi, agar proses pembangunan Sekolah Rakyat tidak menemui hambatan di tengah jalan.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif nasional yang bertujuan membuka akses pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat di pelosok negeri. Program ini selaras dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menciptakan sumber daya manusia unggul sejak dini melalui pendidikan yang merata dan berkualitas.
"Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur memberikan komitmen penuh untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Ini adalah bagian dari upaya nyata kami dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan pembangunan SDM di daerah," ujar salah satu pejabat Pemkab Koltim.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, BPN, dan Pemkab Kolaka Timur menjadi penentu keberhasilan program ini. Proses legalisasi lahan yang cepat diharapkan mampu membuka jalan bagi pembangunan fisik yang akan segera dimulai.
Jika berhasil, Sekolah Rakyat di Kolaka Timur tak hanya akan menjadi proyek percontohan di Sulawesi Tenggara, tetapi juga simbol dari transformasi pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
Laporan Redaksi
