SUMUT - TRANSJURNAL.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara pada Rabu (7/5/2025).
Dalam kunjungan ini, ia memberikan pembinaan langsung kepada seluruh Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kepala Subbagian Tata Usaha se-Provinsi Sumut. Fokus utama arahannya adalah penataan pegawai dan peningkatan layanan pertanahan yang lebih optimal dan berintegritas.
Dalam sesi pengarahan, Nusron Wahid menegaskan bahwa perubahan sistem dan prosedur kerja harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal integritas.
"Saya ingin menekankan pentingnya integritas. Kita bisa punya sistem kerja yang canggih, prosedur yang lengkap, dan sumber daya yang memadai. Tapi, jika integritas tidak dijaga, maka semuanya akan runtuh," ujar Nusron Wahid.
Penataan pegawai, menurut Nusron, adalah bagian dari strategi jangka panjang Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan layanan pertanahan yang transparan dan akuntabel. Ia juga menyinggung pentingnya pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Yang kita layani adalah masyarakat. Maka budaya kerja harus berubah. Bukan hanya cepat, tapi juga harus ramah, profesional, dan solutif," tambahnya.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumut, Sri Pranoto, menyatakan bahwa pihaknya telah dan akan terus mengupayakan berbagai perbaikan internal demi mewujudkan layanan pertanahan yang responsif. Ia menekankan pentingnya inovasi berbasis kebutuhan lokal.
"Ini komitmen kami, Pak Menteri. Kami ingin seluruh jajaran di wilayah Sumut memperbaiki pola kerja dan pola pelayanan agar lebih diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Sri Pranoto.
Ia juga menyampaikan bahwa Kantah di seluruh kabupaten/kota di Sumut akan didorong untuk menciptakan inovasi pelayanan sesuai karakteristik dan tantangan daerah masing-masing.
Selain Menteri Nusron, pengarahan ini juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, antara lain. Plt. Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati., Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya., Kepala Biro., Humas, Harison Mocodompis., Tenaga Ahli Menteri Bidang Bantuan Hukum dan Litigasi, M. Robi Rismansyah.
Kehadiran para pejabat ini menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi di lingkungan ATR/BPN menjadi perhatian serius dari tingkat pusat hingga daerah.
Kementerian ATR/BPN saat ini memang tengah mendorong transformasi total, dari instansi yang sebelumnya dianggap birokratis menjadi organisasi yang adaptif dan berfokus pada pelayanan masyarakat. Nusron berharap, Sumut bisa menjadi salah satu provinsi percontohan dalam reformasi tersebut.
"Kalau di Sumut bisa sukses, saya yakin daerah lain akan ikut. Tapi semua harus dimulai dari niat dan kerja nyata," tutup Nusron.
Laporan Redaksi
