MANADO - TEANSJURNAL.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung transformasi layanan pertanahan nasional.
Hal ini disampaikan Nusron saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Upgrading IPPAT Tahun 2025 yang digelar di Kota Manado, Jumat (18/7/2025).
Di hadapan ratusan PPAT dari seluruh Indonesia, Nusron menekankan bahwa IPPAT merupakan bagian hulu dari layanan pertanahan yang sangat menentukan kualitas layanan di hilir.
"Kalau hulunya benar, maka hilirnya pun akan benar. Maka dari itu, dari hulu sampai hilir harus kita upgrade," tegasnya.
Menteri Nusron menyoroti dua permasalahan utama dalam layanan pertanahan yang kerap dikeluhkan masyarakat, yakni lamanya proses dan masih adanya praktik pungutan liar (pungli). Menurutnya, kedua persoalan tersebut hanya bisa diselesaikan dengan dua pendekatan utama: perbaikan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Ini kita rumuskan dalam dua S: S pertama sistem, dan S kedua SDM. Sistemnya kita sederhanakan dan digitalisasikan, SDM-nya kita latih dan tingkatkan integritasnya," ujarnya.
Diketahui, sekitar 75% layanan pertanahan di Indonesia terpusat di 125 kantor. Menteri Nusron menyebut kantor-kantor tersebut sebagai titik krusial yang harus menjadi contoh dalam transformasi. Ia menekankan, jika sistem layanan sudah terintegrasi dan elektronik, maka akan terjadi efek bola salju (snowball effect) yang mempercepat perubahan di seluruh wilayah.
Dalam konteks ini, keterlibatan PPAT dinilai sangat penting. "Transformasi layanan tidak bisa hanya dilakukan oleh internal Kementerian ATR/BPN. Mitra eksternal seperti IPPAT punya peran sentral. Karena itu, IPPAT harus terus meningkatkan kapasitas dan menjunjung integritas," ujar Nusron.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kanwil BPN Sulawesi Utara Erry Juliani Pasoreh, Wali Kota Manado Andrei Angouw, Ketua Umum IPPAT Hapendi Harahap, serta lebih dari 500 peserta Rakernas yang merupakan PPAT dari seluruh penjuru Indonesia.
Rakernas ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan IPPAT dalam mendukung percepatan layanan pertanahan yang cepat, bersih, profesional, dan berorientasi pada kepuasan publik.
Laporan Redaksi
