BOMBANA - TRANSJURNAL.com -Kelangkaan dan tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, semakin meresahkan warga. Masyarakat menuding salah satu Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di wilayah tersebut lebih mengutamakan pengecer daripada melayani kebutuhan kendaraan pribadi roda dua maupun roda empat.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menuturkan pengalaman pahit saat mengisi BBM di APMS tersebut. Ia mengaku hanya bisa mendapatkan 20 liter untuk kendaraannya, meski aturan resmi sebenarnya membolehkan hingga 40 liter.
"Pernah saya suruh anak turun isi BBM pakai mobil, tapi hanya dikasih 20 liter. Padahal maksimalnya 40 liter. Sementara pengecer yang bawa jeriken banyak langsung cepat dilayani. Kami masyarakat kecil harus antre lama, bahkan kadang tidak kebagian," keluhnya kepada wartawan, Selasa (30/9/2025).
Hal senada diungkapkan salah satu pengendara motor. Menurutnya, permainan pengecer membuat harga BBM subsidi melambung tinggi di pasaran. Setelah keluar dari APMS, BBM yang seharusnya dijual Rp10 ribu per liter, justru dijajakan kembali di kios-kios dengan harga Rp15 ribu per liter.
"Kalau sudah sampai di kios, harganya Rp15 ribu. Padahal harga resmi cuma Rp10 ribu. Mereka terlalu banyak cari untung. Yang rugi tetap masyarakat kecil seperti kami yang sehari-hari butuh bensin untuk kerja," ucapnya dengan nada kesal.
Warga juga menduga adanya praktik penimbunan. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, setiap kali pasokan BBM datang ke APMS, stok hanya bertahan satu hari. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar BBM lebih banyak dialokasikan kepada pengecer dengan jeriken ketimbang kendaraan pribadi.
"Kalau sudah masuk BBM, satu hari langsung habis. Bukan karena banyak kendaraan, tapi karena lebih diutamakan pengecer. Jadi kalau kita mau isi, ya harus siap antre panjang sama pengecer yang bawa jeriken banyak. Pertanyaannya, apa memang aturan Pertamina sudah seperti ini?" sindir warga lainnya.
Situasi ini menimbulkan keresahan luas di masyarakat Kabaena Timur. Banyak yang merasa hak mereka sebagai konsumen BBM bersubsidi tidak dipenuhi. Bahkan, sejumlah warga menyebut bahwa keberadaan APMS bukannya menolong, justru menjadi sumber masalah karena lebih menguntungkan pihak tertentu.
"Kami tidak tahu apakah ini ada permainan atau memang dibiarkan. Tapi jelas yang dirugikan masyarakat. BBM subsidi seharusnya untuk rakyat kecil, tapi kenyataannya justru lebih mudah didapatkan pengecer," tambah salah satu tokoh masyarakat.
Fenomena kelangkaan BBM bersubsidi memang kerap menimbulkan polemik di daerah. Tak jarang, dugaan praktik penimbunan dan penyalahgunaan distribusi muncul di sejumlah wilayah. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan serta sanksi yang tidak tegas terhadap oknum nakal.
Masyarakat berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pihak Pertamina segera turun tangan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan. Mereka juga mendesak agar dilakukan pengawasan ketat di lapangan, terutama pada APMS yang diduga melakukan penyimpangan distribusi.
"Kami harap aparat terkait jangan tutup mata. Kalau dibiarkan, masyarakat terus jadi korban. Harga di kios makin mahal, sementara di APMS sendiri masyarakat kecil tidak dilayani maksimal," tutup warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola APMS Kabaena Timur maupun Pertamina regional belum memberikan klarifikasi resmi terkait keluhan masyarakat tersebut.
Laporan : Izan
