JAKARTA - TRANSJURNAL.com - Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia (Famhi) Sultra-Jakarta menantang Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk segera memeriksa pemilik PT TMS
Presidium Famhi Sultra-Jakarta, Midul Makati SH MH, dalam keterangan resminya yang diterima media ini menegaskan bahwa Kejagung harus bertindak tegas dengan memanggil dan memeriksa pemilk perusahaan tambang PT TMS
“Kejagung harus segera memanggil serta memeriksa pemilik perusahaan,” tegas Midul Makati yang akrab disapa Don Mike, Sabtu (14/9/2025).
Midul juga mengingatkan bahwa Satgas Penegakan Hukum (PKH) bentukan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah melakukan penyegelan lahan yang disebut-sebut milik keluarga Gubernur Sultra. Menurutnya, langkah tersebut harus dibarengi dengan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga ikut terlibat.
“Satgas PKH sudah melakukan penyegelan lahan milik keluarga Gubernur Sultra. Seharusnya aktor-aktornya juga ikut diperiksa, bukan hanya lahan yang disegel,” ujarnya.
Lebih jauh pria yang akrab disapa Don Mike ini mengatakan ditengah hiruk pikuk penyegelan lahan milik keluarga Gubernur Sultra tersiar kabar jika perusahaan tersebut masih melakukan aktivitas pemuatan ore Nikel
" Masyarakat sepertinya kena Frank bagaimana mungkin lahan yang sudah disegel satgas PKH tapi perusahaan masih melakukan aktivitas pemuatan," kesalnya
Olehnya itu, Famhi Sultra mendesak Kejaksaan agung republik Indonesia untuk segera memanggil dan memeriksa pemilik PT Tonia mitra sejahtera bersama kroninya yang kami duga kebal hukum
Famhi Sultra menilai langkah pemeriksaan terhadap pemilik perusahaan penting dilakukan agar penegakan hukum terkait kasus pertambangan di Sultra berjalan transparan dan tidak tebang pilih.
Editor Redaksi
