BOGOR - TRANSJURNAL.com - Polemik terkait Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kabupaten Bogor kembali mengemuka setelah sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) menyuarakan penolakan hingga muncul ajakan pengerahan massa. Meski demikian, pihak Karateker KNPI Bogor menegaskan bahwa Musda tetap akan digelar sesuai jadwal dan mandat organisasi.
Musda tersebut berlandaskan SK Karateker DPD KNPI Jawa Barat Nomor: KEP.006/DPD KNPI/Jawabarat/X/2025 yang memberikan kewenangan penuh kepada kepengurusan sementara untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan forum tertinggi tingkat daerah.
Isanudin, Karateker Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, menyatakan bahwa munculnya penolakan memang menimbulkan banyak tafsir, namun dasar legalitas pelaksanaan Musda tidak bisa diperdebatkan.
"Penolakan yang muncul memang menimbulkan banyak tafsir, namun mandat kami jelas. Bersama pemuda dan OKP yang bernaung bersama kami, kami memastikan Musda akan tetap berjalan sesuai ketetapan DPD KNPI Jawa Barat. Proses ini legal dan wajib dilaksanakan," tegas Isanudin, Jumat (21/11/2025).
Ia mengecam keras adanya intimidasi maupun ajakan pengerahan massa yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan menciderai marwah organisasi kepemudaan. Menurutnya, KNPI adalah wadah persatuan serta kolaborasi antar pemuda, bukan ruang bagi konflik horizontal.
"Kami menolak segala bentuk upaya yang mencoba menghalangi proses resmi organisasi," tambahnya.
Pihak KNPI juga meminta Polres Bogor ikut mengawal jalannya Musda dan menindak tegas oknum yang berupaya merusak kondusivitas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan sesuai mekanisme organisasi.
Dengan demikian, DPD KNPI Kabupaten Bogor menegaskan bahwa Musda tetap dilaksanakan sesuai agenda. Forum tersebut diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan kesinambungan organisasi demi memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah.
Laporan : Indrawan
