BOGOR - TRANSJURNAL.com - Pernyataan Bupati Bogor yang menegaskan tidak ada korban dalam insiden yang disebut sebagai ledakan di area PT Antam UBPE Pongkor, Kecamatan Nanggung, Rabu (17/1/2026), menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Klarifikasi tersebut dinilai publik terkesan terburu-buru dan lebih bernuansa pencitraan ketimbang menunjukkan empati serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam merespons isu keselamatan.
Alih-alih meredam kekhawatiran, pernyataan "tidak ada korban" justru dianggap menyederhanakan persoalan serius yang menyangkut keselamatan warga dan transparansi informasi.
Sejumlah pihak menilai, pemerintah daerah belum memberikan penjelasan teknis yang memadai terkait apa yang sebenarnya terjadi, potensi dampak lingkungan, serta langkah mitigasi yang telah dan akan dilakukan.
"Menegaskan tidak ada korban bukanlah solusi. Publik membutuhkan kejelasan tentang peristiwa yang terjadi, dampaknya, dan langkah konkret pemerintah," ujar salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Nanggung.
Di sisi lain, sejumlah warga dan aktivis lingkungan menyampaikan klaim berbeda. Berdasarkan keterangan yang beredar di masyarakat, disebutkan adanya enam warga Desa Bangun Jaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, yang diduga meninggal dunia akibat menghirup asap dari lubang tambang di kawasan PT Antam Pongkor. Keenam warga tersebut dilaporkan berasal dari Kampung Cimapag Hilir.
Menurut penelusuran sejumlah pihak, para korban diduga berada di sekitar kawasan tambang saat insiden terjadi. Gejala seperti sesak napas dan penurunan kesadaran sebelum meninggal dunia disebut menguatkan dugaan paparan zat berbahaya. Namun hingga kini, klaim tersebut belum disertai keterangan resmi hasil investigasi dari pihak berwenang.
Masyarakat menilai minimnya informasi di awal kejadian turut memicu kepanikan warga, terlebih setelah terdengar suara keras dari kawasan tambang. Pemerintah daerah pun dikritik karena dinilai gagal menjalankan komunikasi krisis yang cepat, akurat, dan empatik.
Kritik juga diarahkan pada lemahnya pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif di wilayah Bogor Barat. Insiden ini disebut sebagai alarm atas pentingnya audit keselamatan, keterbukaan informasi, serta koordinasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat terdampak.
Pengamat kebijakan publik menilai klarifikasi defensif tanpa evaluasi menyeluruh berpotensi membuat kejadian serupa terulang. “Ini bukan semata soal isu diluruskan atau tidak, tetapi soal kepemimpinan. Kepala daerah seharusnya hadir sebagai pelindung masyarakat,” ujarnya.
Hingga saat ini, masyarakat mendesak pemerintah daerah untuk segera membentuk tim independen, membuka hasil investigasi secara transparan, serta memastikan standar keselamatan dan perlindungan lingkungan benar-benar ditegakkan. Tanpa langkah konkret, pernyataan resmi pemerintah dinilai berisiko memperdalam ketidakpercayaan publik.
Laporan : Indrawan
