 |
| Riswanto, salah satu aktivis pemuda Kabupaten Bogor. (Ft.Idr) |
BOGOR - TRANSJURNAL.com - Pernyataan Ketua KNPI Kabupaten Bogor yang menuding adanya "penggiringan opini" terkait tuntutan pembayaran proyek menuai kritik dari berbagai kalangan. Sikap tersebut dinilai tidak menyentuh akar persoalan dan justru mengaburkan masalah utama, yakni keterlambatan pembayaran proyek serta minimnya transparansi birokrasi di Kabupaten Bogor.
Sejumlah aktivis pemuda menilai, pelabelan tuntutan kontraktor sebagai bentuk penggiringan opini merupakan kesalahan logika. Pasalnya, persoalan yang dipersoalkan bersifat administratif dan menyangkut hak pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
"Publik tidak sedang menggiring opini. Publik sedang menagih hak dan meminta akuntabilitas anggaran yang bersumber dari uang rakyat," ujar Riswanto, salah satu aktivis pemuda di Bogor, Minggu (18/1/2026).
Menurutnya, organisasi kepemudaan seharusnya hadir sebagai kekuatan moral yang kritis dan berpihak pada kepentingan publik, bukan justru bersikap defensif terhadap kinerja pemerintah daerah. Anak muda diharapkan mampu membaca persoalan secara jernih dan tidak terjebak pada narasi yang melindungi kegagalan manajerial.
Lebih lanjut ia menegaskan, keterlambatan pembayaran proyek bukan isu persepsi, melainkan fakta yang dapat diverifikasi melalui dokumen anggaran dan administrasi. Karena itu, persoalan tersebut tidak bisa dibantah dengan pernyataan normatif atau retorika politik.
"Di sinilah seharusnya KNPI berdiri sebagai alat kontrol kekuasaan. Jika justru menjadi tameng atas keterlambatan pembayaran proyek, maka fungsi organisasi kepemudaan patut dipertanyakan," ujarnya.
Ia juga menilai, jika sikap tersebut terus dipertahankan, KNPI berpotensi mengalami degradasi peran dari pengawal demokrasi dan kepentingan publik menjadi juru bicara atas kegagalan tata kelola pemerintahan daerah.
Laporan : Indrawan
