Bogor - Transjurnal.com - Sejumlah kalangan aktivis menyoroti arah pembangunan di Kabupaten Bogor yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Kritik tersebut terutama mengarah pada prioritas anggaran yang dianggap lebih dominan pada pembangunan fisik, sementara layanan kesehatan dan jaminan sosial masih menyisakan berbagai persoalan.
Dalam pernyataan tertulisnya, seorang aktivis menyebut alokasi anggaran pembangunan yang mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah perlu diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak membuka celah penyimpangan. Ia menilai, masifnya pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kualitas hidup warga.
“Masih ada jalan yang cepat rusak, daerah rawan bencana yang butuh penanganan serius, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan yang belum optimal. Di sisi lain, gedung-gedung baru terus berdiri,” ujar dia.
Sorotan juga diarahkan pada persoalan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan akses layanan kesehatan yang dinilai masih menyulitkan sebagian warga. Aktivis tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan penyelesaian tunggakan serta pembenahan sistem layanan kesehatan sebagai langkah konkret mengentaskan kemiskinan.
Menurutnya, jaminan kesehatan yang kuat akan berdampak langsung pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. “Jika kesehatan warga terjamin, pembangunan sumber daya manusia akan lebih optimal. Itu fondasi utama sebelum berbicara soal kemajuan fisik,” katanya.
Selain isu kesehatan, beban ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian. Kenaikan harga kebutuhan pokok serta pajak dan retribusi daerah disebut menambah tekanan bagi pelaku usaha kecil dan warga berpenghasilan rendah.
Aktivis tersebut juga menyinggung dinamika yang terjadi di Jawa Tengah, ketika wacana kenaikan pajak kendaraan memicu gelombang protes dari masyarakat. Ia menilai, peristiwa itu menjadi gambaran bahwa partisipasi publik dan kontrol sosial memiliki peran penting dalam kebijakan fiskal daerah.
Meski demikian, ia menegaskan dorongan perubahan di Kabupaten Bogor sebaiknya ditempuh melalui jalur konstitusional, pengawasan publik, dan aksi hukum yang terorganisir. Transparansi anggaran serta akuntabilitas pejabat publik menjadi kunci agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bogor terkait kritik tersebut. Pemerintah daerah sebelumnya menyatakan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah.
Perdebatan mengenai prioritas pembangunan ini mencerminkan harapan publik agar arah kebijakan daerah lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Laporan : Indrawan
