 |
| Pengamat dan Analisis. (Ft.idr) |
Jakarta - Transjurnal.com - Wacana penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengalihan anggarannya untuk pendidikan gratis serta layanan kesehatan tanpa biaya mencuat. Usulan itu dinilai lebih strategis untuk membangun fondasi jangka panjang sumber daya manusia Indonesia.
Program MBG sejatinya memiliki tujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah persoalan muncul, mulai dari dugaan kasus keracunan makanan di beberapa daerah, distribusi yang terlambat, hingga kekhawatiran lemahnya pengawasan anggaran.
Dalam kajian yang disampaikan sejumlah pihak, anggaran MBG disebut akan lebih berdampak luas jika dialihkan untuk membiayai pendidikan gratis dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta jaminan kesehatan melalui pembebasan biaya layanan dan tunggakan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Program pendidikan gratis yang diusulkan tidak hanya mencakup penghapusan biaya pendaftaran dan SPP, tetapi juga buku pelajaran, alat tulis, bantuan transportasi, hingga dukungan bahan belajar. Untuk jenjang perguruan tinggi, skema tersebut juga mencakup pembiayaan ujian serta sertifikasi kompetensi agar lulusan lebih siap bersaing di dunia kerja.
Sementara di sektor kesehatan, kebijakan berobat tanpa bayar diharapkan mampu memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan medis tanpa terkendala biaya, termasuk penyelesaian tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang selama ini menjadi hambatan bagi sebagian warga.
Pengusul kebijakan ini menilai manfaat MBG cenderung bersifat jangka pendek karena hanya menyasar asupan gizi harian. Sebaliknya, investasi pada pendidikan dan kesehatan disebut akan memberikan dampak jangka panjang hingga puluhan tahun ke depan.
Selain itu, sistem pendidikan dan kesehatan dinilai memiliki mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur dibandingkan program distribusi makanan yang melibatkan rantai pasok kompleks dan berpotensi rawan penyalahgunaan.
Dari sisi efisiensi anggaran, dana yang sebelumnya digunakan untuk pembelian, penyimpanan, dan distribusi makanan dapat dialihkan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, peningkatan kualitas guru dan tenaga medis, serta penguatan fasilitas di daerah terpencil.
Meski demikian, wacana ini bukan tanpa tantangan. Pengoperasian dua program besar, pendidikan gratis dan layanan kesehatan tanpa biaya membutuhkan anggaran signifikan serta perencanaan yang matang. Ketersediaan guru, dokter, perawat, hingga infrastruktur pendidikan dan kesehatan juga menjadi pekerjaan rumah, terutama di wilayah tertinggal.
Pengawasan dan akuntabilitas anggaran pun menjadi faktor krusial agar program berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Sejumlah pihak mendorong pelibatan perguruan tinggi, rumah sakit swasta, serta sektor swasta untuk berkontribusi dalam bentuk fasilitas, sumber daya manusia, maupun dukungan riset dan pelatihan. Sosialisasi masif juga dinilai penting agar masyarakat memahami hak dan manfaat program yang dijalankan.
Wacana ini masih menjadi perdebatan di ruang publik. Namun gagasan tersebut menekankan bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama menuju masyarakat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing dalam jangka panjang, sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional.
Laporan : Indrawan
