BOGOR - TRANSJURNAL.com - Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu (KBB) Rizwan Riswanto menyoroti fenomena pemberitaan media di Kabupaten Bogor yang dinilai cenderung hanya menampilkan sisi positif pemerintah tanpa diimbangi kritik atau analisis yang berimbang.
Menurut Rizwan, kondisi tersebut berpotensi mengaburkan fungsi pers sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan.
“Media jangan hanya berisi berita tentang keindahan, kebaikan, dan prestasi terus menerus. Pers itu punya fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah,” kata Rizwan di Cibinong, Kamis (12/3/2026).
Ia menilai, jika pemberitaan media hanya menonjolkan keberhasilan para pejabat tanpa menghadirkan kritik, maka publik dapat mempertanyakan independensi media tersebut.
“Sekelas media nasional saja tidak ada yang seperti itu. Tapi di Kabupaten Bogor justru muncul persepsi ada media yang isinya hanya memuji pemerintahan,” ujarnya.
Rizwan juga menyinggung adanya kekhawatiran di masyarakat terkait kedekatan antara pengelola media dengan pejabat daerah yang dinilai berpotensi memengaruhi independensi pemberitaan.
“Jika media terlalu dekat dengan kekuasaan, maka objektivitas pemberitaan dapat dipertanyakan oleh publik,” ucapnya.
Ia menilai secara logika masyarakat akan mempertanyakan pemberitaan media yang dinilai selalu memuji pemerintah daerah.
“Secara logika masyarakat pasti bertanya jika ada media yang terlihat selalu memuji. Apalagi kalau ada kedekatan dengan pejabat daerah,” sambung Rizwan.
Rizwan menegaskan dirinya bukan wartawan atau jurnalis. Namun sebagai bagian dari masyarakat sipil, ia merasa perlu mengingatkan pentingnya menjaga independensi pers.
“Saya bukan wartawan, bukan jurnalis. Tapi pakai akal sehat saja, masyarakat bisa menilai kalau ada media yang seperti itu,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah organisasi profesi wartawan karena memiliki peran penting dalam mendorong praktik jurnalistik yang profesional, independen, dan berimbang.
“Organisasi wartawan harus menjadi penjaga profesionalisme pers. Ketika masyarakat mulai mempertanyakan independensi media, di situlah pentingnya organisasi profesi memastikan marwah pers tetap terjaga,” ujarnya.
Selain itu, Rizwan mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi media agar publik mampu menilai kualitas pemberitaan secara objektif.
“Publik juga harus lebih kritis. Literasi media penting agar masyarakat mampu menilai informasi secara objektif,” jelasnya.
Ia berharap media di daerah tetap menjalankan fungsi pers sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni menyampaikan informasi secara objektif, kritis, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Pers yang kuat adalah pers yang independen, bukan pers yang hanya menyampaikan pujian,” pungkasnya.
Laporan Indrawan
