BOGOR- TRANSJURNAL.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun anggaran 2027. Bupati Bogor Rudy Susmanto menginstruksikan agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 difokuskan pada pemerataan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Dengan target APBD mencapai Rp14,53 triliun, Pemkab Bogor menyiapkan sejumlah program strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah, khususnya kawasan yang masih memiliki keterbatasan fasilitas pelayanan dasar.
"Kita ingin memastikan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi berjalan secara terencana, bertahap, dan menjawab kebutuhan seluruh masyarakat," kata Rudy, Rabu (4/11/2026).
Sejumlah proyek infrastruktur menjadi prioritas pada 2027. Di antaranya pembangunan Flyover Bojonggede-Kemang (Bomang), jalan khusus angkutan barang dan tambang, serta jalan alternatif Puncak.
Pembangunan Flyover Bomang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk meningkatkan konektivitas Bojonggede dengan kawasan Jalan Tegar Beriman.
Tak hanya infrastruktur jalan, Pemkab Bogor juga merencanakan pembangunan embarkasi haji dan umrah tujuh lantai di kawasan Masjid Raya Nurul Wathon, Kompleks Stadion Pakansari. Proyek tersebut direncanakan mendapat alokasi anggaran Rp142 miliar.
Di sektor pendidikan, Rudy mendorong pembangunan unit sekolah baru (USB) jenjang SD dan SMP di kecamatan yang masih kekurangan fasilitas pendidikan. Wilayah Nanggung dan Sukajaya di Bogor Barat menjadi salah satu kawasan perhatian.
Sementara sektor kesehatan diarahkan pada revitalisasi sejumlah puskesmas, termasuk Puskesmas Cibening. Pemerintah daerah juga mengkaji peningkatan fasilitas kesehatan berupa poliklinik, ruang rawat inap, hingga pelayanan dokter spesialis.
Rudy juga menekankan pentingnya membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur. Pengembangan kawasan tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, Pemkab Bogor turut merencanakan pembangunan lumbung sosial di sejumlah kecamatan rawan bencana. Fasilitas tersebut akan menampung kebutuhan logistik darurat, mulai dari bahan pokok, tenda, perlengkapan bayi hingga kebutuhan ibu hamil.
Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program, Pemkab Bogor telah mengidentifikasi sekitar 10 proyek prioritas yang dipersiapkan mengikuti mekanisme lelang dini pada Desember 2026.
Langkah ini diharapkan membuat pembangunan tahun anggaran 2027 dapat dimulai lebih cepat setelah APBD disahkan.
Rudy menegaskan, seluruh program strategis tersebut juga harus memperhatikan aspek tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk pemenuhan Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama menyangkut kesiapan perencanaan, administrasi, dan ketersediaan lahan.
"Kita ingin infrastruktur pendidikan dan kesehatan dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan kita bisa terus bertransformasi dan berbenah bersama-sama untuk mewujudkan Bogor ke depan yang lebih baik," pungkasnya.
