 |
| Tampak SMP Citayam Plus di Kabupaten Bogor dengan Siswa bersama orang tuanya yang tersandra Ijazahnya karena dana. (Dok.tj/Ft.idr) |
BOGOR - TRANSJURNAL.com - Dunia pendidikan kembali tercoreng. Lagi-lagi datang dari SMP Citayam Plus Kabupaten Bogor yang kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya dikritik karena menahan ijazah dua siswa dari keluarga tak mampu, kini sekolah tersebut diduga belum mengembalikan dana perpisahan sebesar Rp 3.250.000 per siswa kepada ratusan orang tua murid.
Informasi yang dihimpun, dana tersebut dipungut dari 105 siswa untuk keperluan acara perpisahan. Namun kegiatan itu batal digelar menyusul larangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Gubernur yang meniadakan acara seremonial sekolah demi efisiensi anggaran dan penghindaran praktik pemborosan.
"Kami kecewa. Dari awal sudah setor Rp 3.250.000, per anak, tapi setelah batal, uangnya belum juga dikembalikan sampai sekarang," ujar salah satu wali murid yang enggan disebut namanya kepada awak media ini, Selasa (27/5/2025).
Empat wali murid lainnya juga mengaku sudah beberapa kali menanyakan langsung kepada pihak sekolah, namun tidak ada kepastian.
Dalam pertemuan wali murid pada 22 Mei 2025, Kepala SMP Citayam Plus, Novi, menyatakan uang akan dikembalikan usai ujian selesai. Namun hingga berita ini diturunkan, janji tersebut belum juga ditepati. Parahnya lagi, pihak sekolah memberi sinyal bahwa dana yang akan dikembalikan kemungkinan tidak utuh, alias tidak sesuai dengan jumlah yang disetor.
Saat dikonfirmasi, Novi mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari pemilik yayasan.
"Kita tunggu keputusan dari pemilik yayasan," ucap Novi singkat.
Kasus ini menambah deretan masalah yang menimpa SMP Citayam Plus. Sebelumnya, sekolah ini juga menjadi sorotan karena menahan ijazah dua bersaudara, M Ariefal (17) dan Mutiara Nur Azizah (15), selama dua tahun lantaran orang tuanya tidak mampu melunasi tunggakan sekolah sebesar Rp 7.040.000.
Kisah memilukan itu sebelumnya telah tayang yang berjudul "Ketika Uang Bicara, Pendidikan Jadi Taruhan" yang diterbitkan pekan lalu. Kedua siswa tersebut berasal dari keluarga buruh harian lepas yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
Dengan dua kasus dalam waktu berdekatan, publik menuntut adanya investigasi dan tindakan tegas dari Dinas Pendidikan serta pemerintah daerah agar dunia pendidikan terbebas dari praktik-praktik yang menyulitkan siswa dan wali murid.
Laporan : Indrawan
