 |
| DPP KNPI desak pemerintah pusat cabut semua IUP di Kabaena Sulawesi Tenggara. (Ft.ist) |
JAKARTA - TRANSJURNAL.com - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mencabut seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.
Desakan ini disampaikan oleh Ketua Bidang Politik DPP KNPI, Midul Makati SH, MH, yang menilai aktivitas tambang di pulau kecil itu berdampak buruk bagi lingkungan dan keanekaragaman hayati laut.
"Pulau Kabaena itu pulau kecil, luasnya hanya 837 km². Tapi saat ini sudah dikuasai aktivitas tambang nikel yang mencakup 655 km². Ini bukan hanya ancaman lingkungan, tapi juga pelanggaran hak asasi manusia," ujar Midul atau yang akrab disapa Don Mike, Kamis (12/6/2025).
Menurut Midul, keberadaan 25 IUP di Pulau Kabaena jelas melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang secara eksplisit melarang eksploitasi di pulau kecil.
"UU sudah sangat tegas melarang eksploitasi di pulau kecil. Pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa pemanfaatan pulau kecil diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan, pariwisata, serta kegiatan ramah lingkungan lainnya," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 juga memperkuat larangan tersebut. Namun faktanya, menurut Midul, aktivitas pertambangan masih terus berlangsung di Kabaena.
Midul juga menyoroti salah satu perusahaan yang mengantongi IUP di sana, yakni PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS), yang disebut-sebut milik Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dan keluarganya.
"Kami minta Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil memberikan keadilan kepada masyarakat Sultra, khususnya di Kabaena. Cabut semua IUP di sana, termasuk milik keluarga pejabat," tandasnya. (**)
Laporan : Red/Md
