 |
| Ilustrasi |
BOGOR - TRANSJURNAL.com - Kabupaten Bogor bakal diguncang aksi unjuk rasa besar-besaran. Ratusan massa dari 26 lembaga dan organisasi masyarakat sipil akan turun ke jalan pada Kamis (2/10/2025) dengan sasaran Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor.
Isu yang diangkat tak main-main. Massa menuntut revisi Peraturan Bupati (Perbup) No.44 Tahun 2023, menyoroti dugaan rangkap jabatan anggota DPRD, hingga praktik absensi yang dinilai bermasalah lantaran ada anggota DPRD yang jarang hadir tapi tetap menerima gaji.
Aksi ini dipelopori NGO Kabupaten Bogor Bersatu. Ketua NGO, Rizwan Riswanto, menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan bentuk keprihatinan atas tata kelola pemerintahan yang dianggap tidak transparan.
"Kami bersama puluhan lembaga dan organisasi masyarakat serta insan pers sepakat turun ke jalan. Aspirasi ini bukan untuk kepentingan kelompok, melainkan demi kebaikan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor," ujar Rizwan dalam konferensi pers, Selasa (23/9/2025).
Sedikitnya 300 orang diperkirakan ikut serta. Mereka akan membawa mobil komando, spanduk, poster, hingga bendera sebagai simbol perlawanan. Sejumlah lembaga yang tergabung antara lain BPI KPN, IPJI, GRPKK, AIPBR, Permapan, AJNI, Gempita, LSM Pasundan Raya, Pospera, hingga berbagai organisasi pers lokal.
Rizwan menegaskan aksi ini bukan untuk membuat kegaduhan, melainkan panggilan moral agar pemerintah daerah lebih mendengar suara rakyat. "Kami berharap aksi berjalan damai dan tertib, sekaligus jadi momentum memperbaiki tata kelola pemerintahan," katanya.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bogor maupun DPRD Kabupaten Bogor terkait rencana demonstrasi tersebut.
Laporan : Indrawan
