Bombana - Transjurnal.com - Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana akhirnya buka suara soal viralnya video yang menampilkan seorang oknum bidan desa di Kecamatan Kabaena Utara yang memposting kejadian pasien bersalin tanpa koordinasi dengan pihak puskesmas.
Peristiwa tersebut menuai beragam reaksi, termasuk dari Kepala Dinas Kesehatan (Kadis) Bombana dan Kepala Puskesmas (Kapus) Kabaena Utara.
Kadis Kesehatan Bombana, Darwin, SE, menegaskan bahwa tindakan bidan tersebut tidak sesuai dengan regulasi dan standar operasional pelayanan kesehatan.
"Baru-baru ini ada laporan terkait bidan yang sering melakukan pelayanan di luar fasilitas kesehatan. Padahal sesuai Permenkes tahun 2021, fasilitas kesehatan hanya dua, yaitu puskesmas dan rumah sakit," ujar Darwin saat dikonfirmasi, Minggu (12/10/2025).
Menurut Darwin, pustu (puskesmas pembantu) hanya diperbolehkan melayani kasus ringan. Untuk proses persalinan, semua tindakan medis harus dilakukan di fasilitas kesehatan resmi seperti puskesmas atau rumah sakit.
Ia menjelaskan, dalam kasus yang viral itu, bidan yang sedang piket di puskesmas menerima telepon dari masyarakat bahwa ada ibu yang hendak melahirkan. Namun bidan tersebut langsung menuju lokasi tanpa melapor kepada dokter atau Kepala Puskesmas.
"Seharusnya, sebelum berangkat, ia menyampaikan ke dokter atau Kapus agar bisa bersama-sama menjemput pasien. Tapi ini tidak, dia langsung berangkat sendiri," tegas Darwin.
Sesampainya di lokasi, bidan tersebut malah menelpon pihak Dinas Kesehatan dan sempat diarahkan untuk membujuk pasien agar bersalin di puskesmas. Namun pasien menolak, dan persalinan tetap dilakukan di luar fasilitas kesehatan resmi.
Darwin juga menyebut pada hari yang sama terdapat dua kasus persalinan di wilayah itu, salah satunya melahirkan di jalan menuju puskesmas. Ia menilai hal ini sangat berisiko karena pasien seharusnya mendapat observasi minimal enam jam pasca melahirkan.
"Bukan hanya soal melahirkan, tapi ada pelayanan lanjutan yang harus dilakukan di puskesmas, seperti kontrol perdarahan dan pemantauan kondisi ibu. Tapi ini langsung pulang, itu berbahaya," jelasnya.
Terkait informasi bahwa bidan tersebut telah "dipindahkan", Darwin hanya memberi nota tugas. Menurutnya, pihaknya hanya melakukan pembinaan sambil menunggu proses klarifikasi.
"Saya tidak memindahkan, hanya membina. Jangan salah paham. Ini bukan hukuman, tapi pembinaan agar ke depan tidak ada miskomunikasi lagi," ujarnya.
Darwin juga mengingatkan, semua bidan desa berada di bawah koordinasi puskesmas. Jika melakukan tindakan medis tanpa koordinasi, maka risiko dan tanggung jawab sepenuhnya ada pada individu tersebut.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Kabaena Utara, Diman Suherman, S.Farm, menyayangkan sikap bidan tersebut yang dinilai provokatif dan memperkeruh suasana.
"Saya geram dengan video yang dibuatnya. Ia justru memprovokasi masyarakat untuk demo ke puskesmas, padahal masalahnya bisa diselesaikan secara internal," tegas Diman.
Ia menilai tindakan bidan tersebut justru mempermalukan dirinya sendiri sebagai aparatur sipil negara (ASN).
"Yang dilakukan itu justru membuka kelemahan dirinya sebagai PNS di lingkungan puskesmas. Harusnya kalau ada masalah, dibicarakan baik-baik, bukan diviralkan," pungkasnya.
Pihak Dinas Kesehatan Bombana kini tengah melakukan evaluasi dan pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah daerah juga mengimbau tenaga medis untuk selalu mematuhi prosedur dan menjaga koordinasi dalam setiap pelayanan kepada masyarakat.
Laporan : Izan
