BOGOR - TRANSJURNAL.com - Program mudik gratis dengan 77 armada bus yang digelar Pemerintah Kabupaten Bogor mendapat sorotan. Selain diapresiasi sebagai bentuk pelayanan publik, kegiatan ini juga memunculkan kritik terkait hubungan pemerintah daerah dengan insan pers.
Pelepasan puluhan bus mudik gratis yang dipimpin Bupati Bogor, Rudy Susmanto, berlangsung meriah dan menjadi perhatian publik. Program tersebut dinilai membantu masyarakat yang hendak pulang kampung menjelang Hari Raya.
Namun di balik itu, sejumlah kalangan menilai ada persoalan lain yang mencuat, yakni komunikasi antara pemerintah daerah dan media yang dinilai tidak lagi seintens sebelumnya.
Beberapa jurnalis mengaku mengalami keterbatasan akses informasi dalam peliputan kegiatan pemerintah. Kondisi ini disebut berbeda dibandingkan sebelumnya, ketika hubungan antara pemerintah dan insan pers dinilai lebih terbuka.
Selain itu, kebijakan terkait tidak adanya pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi insan pers juga ikut menjadi perhatian. Hal ini memicu perbincangan mengenai bentuk dukungan pemerintah terhadap ekosistem media lokal.
Ketua Persatuan Wartawan Pemda LiemNyoks menilai program mudik gratis tersebut terkesan lebih menonjolkan aspek seremoni. Ia bahkan menyebut langkah tersebut sebagai upaya mencari perhatian publik.
"Program seperti ini bagus, tapi jangan sampai hanya menjadi sensasi. Hubungan dengan insan pers juga harus diperhatikan," ujarnya.
Meski begitu, program mudik gratis tetap dinilai memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Sejumlah warga mengaku terbantu dengan adanya fasilitas transportasi gratis yang disediakan pemerintah daerah.
Pengamat menilai, di era keterbukaan informasi, keberhasilan program pemerintah tidak hanya dilihat dari pelaksanaan di lapangan, tetapi juga dari bagaimana komunikasi dan keterlibatan seluruh elemen, termasuk media.
Relasi yang baik antara pemerintah dan pers dinilai penting dalam menjaga transparansi serta memastikan informasi sampai ke masyarakat secara luas dan berimbang.
Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang berkembang.
Laporan : Indrawan
