BOGOR - TRANSJURNAL.com - Perayaan Hari Jadi Bogor (HJB) yang telah rampung beberapa waktu lalu kini menjadi sorotan. Ketua LSM BPK-RI, Baharudin, menduga adanya mark-up anggaran dalam pengadaan kereta kencana untuk kegiatan tersebut dengan nilai mencapai Rp 1,8 miliar.
Baharudin mengatakan, kereta kencana yang digunakan dalam rangkaian HJB itu diduga dibeli melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bogor saat dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas berinisial YD.
"Nilai pengadaannya disebut mencapai Rp 1,8 miliar. Padahal, berdasarkan informasi yang kami peroleh, harga kereta kencana dengan spesifikasi serupa berkisar Rp 126 juta," kata Baharudin kepada wartawan.
Atas dugaan tersebut, pihaknya mengaku akan segera melayangkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum (APH) agar dilakukan penyelidikan terhadap proses pengadaan tersebut.
"Kami akan membuat laporan resmi agar persoalan ini diusut secara tuntas. Jika ditemukan adanya pelanggaran, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum," ujarnya.
Baharudin juga mengaku telah berupaya meminta klarifikasi kepada Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berinisial YD. Namun, menurutnya, upaya tersebut belum membuahkan hasil.
"Kami sudah datang ke kantor untuk meminta penjelasan, tetapi hanya bertemu petugas keamanan. Informasinya, yang bersangkutan sedang dinas luar," katanya.
Ia mengaku bahkan telah meninggalkan nomor telepon kepada petugas keamanan agar disampaikan kepada YD. Namun hingga berita ini disusun, pihaknya mengaku belum menerima tanggapan ataupun klarifikasi.
Selain menyoroti dugaan mark-up pengadaan kereta kencana, Baharudin juga meminta agar penggunaan anggaran di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bogor diaudit secara menyeluruh.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini disampaikan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Hingga berita ini ditulis, Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bogor berinisial YD belum memberikan tanggapan atas tudingan tersebut. Berita ini akan diperbarui apabila yang bersangkutan maupun Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan klarifikasi atau penjelasan resmi terkait dugaan yang disampaikan oleh LSM BPK-RI.
Laporan : Indrawan
