BOGOR - TRANSJURNAL.com - Forum Alumni Bem Bogor Raya menilai dugaan praktik korupsi, suap, dan nepotisme berpotensi merugikan masyarakat serta menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih.
Mereka menyoroti sejumlah persoalan yang diduga berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pelaksanaan proyek pembangunan, hingga dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan.
Dalam pernyataannya, FABEM juga menyinggung penggeledahan yang dilakukan KPK di sejumlah lokasi di Kabupaten Bogor. Organisasi tersebut mempertanyakan perkembangan penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.
"KPK adalah lembaga independen yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. Sikap lamban dan penundaan penetapan tersangka dalam skandal korupsi di Kabupaten Bogor hanya akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia," demikian pernyataan Fabem dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan pintu gerbang DPRD Kabupaten Bogor pada Jumat, (18/09/2026).
Fabem menegaskan bahwa seluruh dugaan pelanggaran hukum harus ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui pernyataan sikapnya, Fabem menyampaikan lima tuntutan utama, yakni:
* Mendesak pengusutan seluruh dugaan korupsi di Kabupaten Bogor tanpa terkecuali.
* Meminta pihak yang terbukti melakukan korupsi diproses sesuai hukum.
* Menolak segala bentuk intervensi politik dalam penanganan perkara korupsi.
* Mendesak pengungkapan dugaan jaringan korupsi yang melibatkan pejabat maupun pihak lainnya berdasarkan bukti hukum.
* Meminta KPK menetapkan tersangka apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan hukum serta menolak impunitas.
Fabem juga memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada KPK untuk merespons tuntutan yang mereka sampaikan.
Koordinator aksi Fabem, Frans, mengatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan tanggapan.
"Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan kembali dan meningkatkan eskalasi ke tingkat nasional dengan jumlah yang jauh lebih besar," ujar Frans.
Frans menegaskan, Fabem akan terus mengawal proses penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di Kabupaten Bogor.
Mereka berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara transparan, independen, dan profesional dalam menangani setiap perkara.
Laporan : Indrawan
