BOGOR - TRANSJURNAL.COM, 8 SEPTEMBER 2026 - Kebakaran yang terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Galuga pada Senin sore menjadi perhatian serius Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB).
GMPB menilai kejadian tersebut harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan, penataan, serta mitigasi risiko bencana di TPAS Galuga.
Ketua GMPB, M. Ikbal, menyoroti adanya anggaran Rp25 miliar yang diperuntukkan bagi penanganan dan penataan ulang TPAS Galuga. Menurutnya, penggunaan anggaran tersebut harus dapat dipertanggung jawabkankan secara transparan,
Menurut GMPB, persoalan TPAS Galuga tidak dapat hanya dilihat dari kejadian kebakaran saat ini. Sebelumnya, kawasan tersebut juga menghadapi berbagai persoalan terkait penumpukan sampah dan risiko lingkungan, termasuk penanganan pascakejadian longsor di area pembuangan.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sistem pengelolaan yang terintegrasi, mulai dari pengaturan volume sampah, sistem pemantauan, pengendalian potensi kebakaran, pengelolaan air lindi, hingga kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat.
GMPB meminta Pemerintah Kabupaten Bogor tidak hanya melakukan penanganan ketika terjadi kejadian, tetapi membangun sistem pencegahan yang kuat dan berkelanjutan.
M. Ikbal menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar harus menjadi salah satu indikator utama dalam pengelolaan TPAS Galuga.
“Jangan sampai persoalan di TPAS Galuga hanya diselesaikan ketika terjadi kebakaran, longsor atau persoalan lainnya. Pemerintah harus memikirkan solusi jangka panjang. Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, GMPB menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor:
Segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dan operasional TPAS Galuga .membuka informasi secara transparan terkait penggunaan anggaran sekitar Rp25 miliar untuk penanganan dan penataan TPAS Galuga.
Melakukan audit dan evaluasi pekerjaan yang telah dilaksanakan, termasuk kesesuaian antara anggaran
Melakukan evaluasi pascakebakaran terhadap potensi dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat.
GMPB juga meminta Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan seluruh anggaran yang berkaitan dengan TPAS Galuga dikelola secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut GMPB, kebakaran yang terjadi harus menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar persoalan teknis yang selesai setelah api dipadamkan.
“Kami akan terus mengawal persoalan TPAS Galuga. Ini bukan hanya persoalan hari ini, tetapi menyangkut keselamatan lingkungan dan masyarakat untuk jangka panjang. Pemerintah harus hadir dengan sistem pengelolaan yang benar-benar mampu memberikan jaminan keamanan dan keberlanjutan,” tutup M. Ikbal .
Laporan : Indrawan
