JAKARTA - TRANSJURNAL.com - Pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto. Untuk mendukung percepatan proyek tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan komitmennya mempercepat proses sertipikasi lahan.
Hal ini disampaikan Nusron dalam rapat koordinasi bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Ruang Rapat Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Nusron menegaskan bahwa pihaknya siap tancap gas begitu dokumen dan data lahan diterima.
"Program pemerintah apa pun, kita dukung. Begitu datanya ada, kita bisa langsung proses. Ambil yang memungkinkan dan bisa digunakan, termasuk yang nanti akan disertipikasi untuk Sekolah Rakyat," kata Nusron di hadapan Mensos Saifullah Yusuf.
Nusron juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam koordinasi serta kejelasan status hukum tanah yang akan digunakan, agar tak menimbulkan konflik ke depan. Ia menegaskan bahwa lahan yang digunakan tidak boleh berasal dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
"Apakah itu HGB, HPL atau bentuk lain, harus jelas. Jangan sampai terjadi tumpang tindih aset. Kalau tanah milik Kemensos tapi bangunannya milik lembaga lain, bisa ribet urusannya," tegas Nusron.
Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa sebagian besar kebutuhan tanah untuk Sekolah Rakyat diusulkan oleh pemerintah daerah. Namun, banyak dari lahan tersebut belum memiliki sertipikat.
"Kami berharap hal ini jadi perhatian Pak Nusron, karena Presiden menargetkan jika tanahnya clean and clear, pembangunan Sekolah Rakyat bisa mulai digarap Juli ini," ujar Saifullah.
Dalam rapat tersebut, Mensos juga menyerahkan dokumen laporan perkembangan program Sekolah Rakyat kepada Menteri ATR/BPN. Total, akan dibangun 200 sekolah mulai dari SD, SMP, hingga SMA untuk masyarakat kurang mampu.
Rapat ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, termasuk Sekjen Suyus Windayana, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid.
Laporan Redaksi
