KENDARI - TRANSJURNAL.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mempercepat proses validasi data pertanahan. Langkah ini dinilai krusial untuk mengatasi konflik lahan dan meningkatkan kualitas layanan publik.
"Dalam validasi data pertanahan ini harus ada strategi khusus untuk penyelesaiannya. Mumpung kita sedang migrasi ke sistem digital, ini momentum yang harus dimanfaatkan," ujar Nusron saat memberikan pengarahan di Kantor Wilayah BPN Sultra, Rabu (28/5/2025).
Menurut Nusron, validasi data pertanahan adalah pintu masuk utama dalam reformasi agraria. Ia menyebut sekitar 75-80% tugas Kementerian ATR/BPN bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dua keluhan yang sering muncul, katanya, adalah lamanya proses layanan dan masih adanya pungutan liar (pungli).
Untuk mengatasinya, Nusron mendorong adanya penyederhanaan proses bisnis, digitalisasi layanan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). "Sistem IT harus diperkuat, tapi SDM juga harus punya kapasitas dan integritas. Model bisnis kita harus akurat, prudent, akuntabel, dan transparan," jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi SDM di semua lini, termasuk para Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi, hingga petugas loket. Nusron mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) yang mengatur jalur karier ASN ATR/BPN secara sistematis.
Rapermen tersebut mencakup sistem rotasi, mutasi, hingga sertifikasi manajemen risiko untuk memastikan setiap ASN memiliki kejelasan soal karier dan area tugas. "Ini penting agar kita punya SDM yang siap menghadapi tantangan pelayanan pertanahan di masa depan," tambahnya.
Tak hanya di level internal, Nusron juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar-lembaga. Ia berharap kerja sama antara ATR/BPN dan Komisi II DPR RI dapat terus diperkuat.
"Saya harap ada kerja sama simbiosis mutualisme antara kita dan legislatif. Ini bagian dari kolaborasi kebangsaan," tegasnya.
Dalam kunjungan ini, Nusron didampingi oleh sejumlah pejabat kementerian, antara lain Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Muda Saleh, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis. Hadir pula Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, dan Kepala Kanwil BPN Sultra, Rahmat, beserta jajaran.
Editor Redaksi
