JAKARTA - TRANSJURNAL.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya menjaga lahan pertanian produktif dari ancaman alih fungsi. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara #DemiIndonesia, Wujudkan Asta Cita yang digelar Detikcom di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
"Ketahanan pangan butuh sawah, sementara pembangunan industri maupun perumahan juga mencari lahan yang murah, yang biasanya sawah. Tugas saya adalah menahan laju alih fungsi lahan, supaya sawah tidak berubah menjadi kawasan industri, perumahan, atau konflik sosial," tegas Nusron.
Nusron menekankan, sawah produktif yang masuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak boleh dialihfungsikan. Jika pun ada penggantian lahan, kata dia, produktivitasnya harus setara.
"Kalau sawah menghasilkan 20 ribu ton dalam setahun, maka lahan penggantinya juga harus menghasilkan 20 ribu ton, bukan hanya sekadar sama luasnya," ujarnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, lahan sawah di Indonesia menyusut 60.000–80.000 hektare per tahun. Nusron mengingatkan, kondisi ini bisa mengancam ketahanan pangan nasional.
"Seumur hidup harus ada sawah. Tidak boleh digeser jadi apa pun," kata Nusron.
Dalam forum tersebut, hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Nusron menilai momentum ini penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan agar laju alih fungsi lahan dapat ditekan seminimal mungkin.
Ia optimistis, dengan kerja sama yang solid, Indonesia mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Editor Redaksi
.jpg)
