Sejumlah awak media lokal di Bogor nampak sedang berdialog bersama ASN di Dinas Kominfo Kabupaten Bogor. (Ft. Idr)
BOGOR - TRANSJURNAL.com - Suasana hangat acara sosialisasi subsidi perumahan (KUR) di Gedung Serbaguna Pemda Bogor, Senin (3/11/2025), tiba-tiba berubah jadi heboh. Bukan karena programnya, tapi karena permintaan daftar absen wartawan yang meliput acara itu.
Buntutnya, sejumlah awak media pun beramai-ramai mendatangi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor untuk meminta klarifikasi.
Salah satu staf Diskominfo, berinisial H.A, akhirnya buka suara. Ia mengungkap bahwa permintaan daftar wartawan itu datang langsung dari ajudan menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
"Itu perintah dari ajudan Pak Menteri, namanya Jayadi. Jadi saya cuma menjalankan perintah. Tapi setelah acara selesai, daftar itu tidak ditindaklanjuti. Saya juga bingung, untuk apa data itu diminta," ungkap H.A saat ditemui wartawan.
Menurut H.A, pihaknya hanya melaksanakan tugas pendampingan acara, bukan sebagai panitia pelaksana. Acara tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor.
"Diskominfo hanya memastikan acara berjalan baik. Tapi karena permintaan datang dari ajudan kementerian, kami bantu. Anehnya, setelah itu DPKPP seperti lepas tangan," jelasnya.
Para wartawan yang datang ke kantor Diskominfo mempertanyakan mengapa daftar kehadiran mereka harus dikumpulkan dan siapa yang sebenarnya meminta data tersebut.
H.A menyebut pihaknya sudah mencoba berkoordinasi dengan DPKPP, namun belum mendapat tanggapan.
"Kami sudah sampaikan ke Kabid DPKPP, tapi belum ada respon. Jadi makin sulit juga menjelaskan ke teman-teman media," katanya.
Meski sempat terjadi perdebatan, pertemuan di Kantor Diskominfo berlangsung kondusif. Pihak dinas menerima kedatangan wartawan dengan terbuka dan memaparkan kronologi kejadian secara rinci.
"Kami paham kekecewaan rekan-rekan media. Makanya kami jelaskan sejujurnya agar tidak ada salah paham," tutur H.A.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak DPKPP Kabupaten Bogor maupun ajudan Kementerian PKP yang disebut belum memberikan keterangan resmi soal tujuan permintaan daftar nama wartawan tersebut.
Laporan : Indrawan
