KENDARI - TRANSJURNAL.com - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, Wawan Setya Nugraha, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset Barang Milik Daerah (BMD) Wilayah Sulawesi Tenggara yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sultra, Kamis (7/5/2026).
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antarinstansi guna mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya di sektor pertanahan dan pengelolaan aset daerah yang dinilai masih rawan terhadap praktik korupsi.
Kegiatan itu dihadiri berbagai unsur pemerintah daerah, lembaga pengawasan hingga instansi vertikal terkait. Dalam forum tersebut, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif antara pihak eksekutif dan legislatif untuk menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi.
Menurut Edi, pengawasan yang berjalan secara terpadu mampu memperkuat sistem pelayanan publik sekaligus meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset daerah maupun pelayanan pertanahan.
"Pemerintahan itu satu kesatuan. Bukan hanya bicara hak, tapi juga kewajiban bersama untuk memastikan sistem berjalan transparan dan akuntabel," tegas Edi Suryanto di hadapan peserta rapat.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini KPK masih menemukan sejumlah kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengelolaan aset daerah di berbagai wilayah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu praktik korupsi apabila tidak segera dilakukan pembenahan secara menyeluruh.
Bahkan, beberapa aset daerah disebut masih berada dalam proses penindakan, sementara sebagian lainnya dinilai rawan terhadap penyimpangan akibat lemahnya sistem administrasi, pengamanan aset hingga belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait.
Kehadiran Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, Wawan Setya Nugraha, dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola pelayanan pertanahan yang profesional, transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Selain itu, partisipasi aktif Kantor Pertanahan Kolaka Timur dalam forum koordinasi tersebut juga menjadi langkah penting dalam membangun kolaborasi lintas instansi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya di bidang pertanahan dan pengelolaan aset daerah.
Melalui rapat koordinasi itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan integritas serta mendorong terciptanya sistem administrasi pertanahan dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, efektif dan akuntabel.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, legislatif, aparat pengawas dan instansi terkait, upaya pencegahan korupsi di Sulawesi Tenggara diharapkan dapat berjalan lebih optimal demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (**)
Editor Redaksi
